Bahas Corona, Agus Pambagio Blak-blakan Imbau Pemerintah Keras Beri Aturan: Tapi Harus Kasih Makan

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan wabah Virus Corona sebagai bencana nasional.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio pun buka suara.

Agus Pambagio menilai, apapun status yang diberikan, Virus Corona perlu ditangani secara serius.

Bahkan, menurutnya pemerintah harus bersikap keras dan tegas dalam penerapan kebijakan demi mencegah penyebaran Virus Corona.

• Jokowi Perintah Menteri Tegur Daerah soal APBD untuk Corona: Belum Ada Feeling di Situasi Tak Normal

• Imbau Anies Baswedan, Agus Pambagio Minta Pemerintah Tak Main-main Urusi Warga: Segera Kasih Makan

Hal itu disampaikan Agus Pambagio melalui tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (14/4/2020).

"Jadi kita tidak bisa tuntu menuntut, itu positifnya," ujar Agus.

"Itu kita bereskan belakangan, yang penting sekarang adalah menghilangkan atau meng-kick out yang namanya Covid-19."

Agus menyatakan, sikap keras pemeritah diperlukan agar seluruh warga mau mengikuti imbauan.

Meskipun begitu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga yang tak bisa bekerja selama wabah Virus Corona.

"Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain harus keras."

"Terserah namanya tidak usah ganti lagi biarkan PSBB, tetapi sekali lagi pemerintah harus kasih makan," ucap Agus.

• Dosen di Malang Positif Virus Corona, Satgas Covid-19 Lacak Riwayat Kontak sampai ke Kampus

Jika pemenuhan kebutuhan warga terdampak Virus Corona, Agus khwatir krisis sosial bakal terjadi.

Ia pun menyatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) percuma dilakukan jika warga tak mau menaanti anjuran menjaga jarak dan tetap di dalam rumah.

"Karena kalau tidak ini menjadi krisis sosial yang membahayakan," kata dia.

"Jadi sekali lagi kalau tidak mau taat pada PSBB ini ya sudah lupakan."

Melanjutkan penjelasannya, Agus lantas menyoroti soal kebijakan PSBB yang diterapkan hampir di seluruh wilayah Jabodetabek.

Ia menyebut, peraturan PSBB itu harus secara kompak dilakukan.

"Satu lagi adalah ini Jabodetabek harus satu aturan, jangan masing-masing," terang Agus.

"Mentang-mentang surat persetujuan dari Menteri Kesehatan itu beda-beda lalu jadi menerapkan sendiri-sendiri."

Karena itu, menurutnya semua kepala daerah perlu berdiskusi dan menyamakan pandangan soal aturan PSBB ini.

Agus menilai hal itu penting dilakukan untuk mencegah kebingungan masyarakat.

"Enggak bisa, ini harus sama. Sekali lagi gubernur dan kepala daerah harus duduk bareng-bareng bikin rapat online begini, pastikan langkahnya sama," kata Agus.

"Karena kalau tidak orang akan bingung," pungkasnya.

Simak video berikut ini menit ke-6.51:

Jalannya PSBB DKI

Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan apresiasi untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, apresiasi dari Anies Baswedan dikhususkan untuk tiga hari pertama penerapan PSBB di Jakarta.

Pada tiga hari pertama pemberlakukan PSBB, Anies Baswedan mengatakan melihat ada kelengangan di beberapa ruas jalan di Jakarta.

• Soroti PSBB Jakarta, Bupati Bogor Ade Yasin Sebut Masih Bersifat Sosialisasi dan Sanksi Tak Jelas

Menurut Anies Baswedan, hal itu menandakan sudah banyak masyarakat yang mengikuti aturan untuk tetap berada di rumah.

Namun, Anies menilai, kelengangan lalu lintas di Jakarta pada tiga hari pertama penerapan PSBB tidak terlepas dengan hari libur nasional dan juga akhir pekan.

Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin (13/4/2020), yang ditayangkan langsung melalui kanal Youtube KompasTV.

"Tiga hari pertama bersamaan dengan hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta relatif lengang, lalu lintas amat sepi, dan masyarakat banyak berkegiatan di rumah atau di lingkungannya," ujar Anies Baswedan.

"Sehingga kita mengapresiasi sekali masyarakat yang memilih untuk berada di rumah," jelasnya.

Kemudian pada pelaksanaan hari keempat, Anies Baswedan mengaku menemukan banyak catatan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan pergerakan di Jakarta justu meningkat.

Menurut Anies Baswedan, banyaknya pergerakan terjadi karena berasal dari luar Jakarta.

Itu artinya ada kemungkinan masih ada perusahaan yang tidak menerapkan working from home (wfh), dan memaksa pekerjanya harus berangkat ke kantor.

• Anies Baswedan Ungkap Sumber Keramaian Jakarta di Tengah PSBB: Perusahaan Tidak Menaati

• Anies Baswedan Tegur Perusahaan yang Nekat Langgar PSBB: Kita Bisa Cabut Izin Usahanya

"Hari Senin (13/4/2020), nampak pergerakan lebih tinggi, jadi kami menyaksikan khususnya pergerakan dari luar ke dalam Jakarta itu masih cukup padat," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan masih menunggu penerapan PSBB di daerah sekitar Jakarta, yakni lima daerah di Jawa Barat dan tiga daerah di Banten.

Lima daerah di Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok, serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi akan mulai memberlakukan PSBB pada Rabu (15/4/2020).

Sedangkan tiga kota di Banten yang masuk dalam wilayah Tangerang Raya akan menerapkan PSBB dalam waktu dekat, lantaran sudah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri Kesehatan.

Setelah semua daerah di Jabodetabek sudah menerapkan PSBB, Anies Baswedan menilai akan lebih mudah dalam menyinkronisasikan.

Termasuk juga untuk penegakan aturannya pun bisa jauh lebih mudah, karena bisa menjadi satu kesatuan.

"Ini yang nanti akan kita lakukan sinkronisasi dengan kawasan sekitar kita," imbuhnya.

"Kita menyadari bahwa PSBB baru berlaku di Provinsi Jakarta, sementara Jabodetabek tiga provinsi, ada Banten dan Jawa Barat."

"Nanti insya allah hari Rabu (15/4/2020), tetangga kita di Jawa Barat sudah akan melaksanakan, mudah-mudahan di kawasan Banten bisa segera, " jelasnya.

"Sehingga penegakan aturan bisa jauh lebih mudah," pungkasnya. (TribunWow.com)