Selain Pegawai Pemerintah, Jokowi Sebut Larangan Mudik bagi Masyarakat: Diputuskan setelah Evaluasi

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan adanya wacana untuk melarang masyarakat pulang ke kampung halamannya jelang hari raya Idul Fitri 2020.

Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi potensi penularan Virus Corona dari satu wilayah ke wilayah lain.

Dilansir akun YouTube KompasTV, Kamis (9/4/2020), awalnya Jokowi menegaskan bahwa pegawai pemerintahan dilarang untuk melakukan tradisi mudik.

• BREAKING NEWS - Jokowi Putuskan ASN, TNI, Polri, dan Pegawai BUMN Dilarang Mudik

"Hari ini sudah kami putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik," ujar Jokowi.

Ia mengungkapkan, bahwa larangan mudik untuk masyarakat mungkin akan diberikan tergantung dari kondisi di lapangan.

"Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan akan mengevaluasi dari hal yang ada di lapangan," kata Jokowi.

Sementara ini, masyarakat terutama di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Banten (Jabodetabek), hanya diimbau untuk tidak pulang ke kampung halamannya.

Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi agar dapat bertahan selama masa karantina.

"Untuk itu sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan penyaluran bantuan sosial di Jabodetabek untuk warga agar warga mengurungkan niat untuk mudik," jelasnya.

Jokowi menyebutkan bahwa ada dua golongan warga yang melakukan tradisi mudik.

• Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat Menanti ASN yang Nekat Mudik di Tengah Virus Corona

"Pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang-larang," ucap Jokowi.

Kelompok masyarakat pertama adalah mereka yang mudik karena kondisi ekonomi.

Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang mudik karena menjalankan tradisi yang telah puluhan tahun dilakukan.

"Yang kelompok pertama, warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial. Sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan," terang Jokowi.

"Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun dimiliki di negara kita Indonesia,"imbuhnya.

Jokowi kemudian kembali menegaskan bahwa wacana untuk melarang masyarakat pulang ke kampung halamannya akan diputuskan sesudah dilakukan evaluasi lapangan.

"Jadi sekali lagi, pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu kita putuskan setelah melalui evaluasi-evaluasi di lapangan," pungkasnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit pertama:

Skenario untuk Mencegah Arus Mudik

Sebelumnya, Jokowi telah meminta jajaran kabinet mempersiapkan skenario untuk mencegah terjadinya arus mudik di bulan Ramadan.

Jokowi menyinggung mengenai usulan untuk mengganti hari libur lebaran ke lain hari sehingga dapat mengurangi pergerakan masyarakat di tengah pandemi Virus Corona yang tengah mewabah saat ini.

Ia juga meminta para menterinya untuk mempertimbangkan skenario lainnya seperti memberikan fasilitas penunjang agar masyarakat bersedia menunda rencana mereka untuk mudik.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis (2/4/2020).

Seperti yang dikutip TribunWow.com dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/4/2020), Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menteri yang mengikuti rapat tersebut secara online.

Ia mengusulkan untuk mengganti hari libur yang jatuh pada hari lebaran untuk dialihkan ke hari lain.

Hal itu bertujuan untuk mencegah mobilitas masyarakat yang biasanya menggunakan hari libur tersebut sebagai kesempatan untuk pulang kampung.

"Dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya (Lebaran) ini mungkin bisa dibicarakan," ujar Jokowi.

Ia lalu memberikan contoh lain skenario yang bisa dilakukan, yakni dengan memberi fasilitas mudik gratis di hari pengganti yang telah ditentukan.

"Yang kedua memberikan fasilitan arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut." katanya.

Jokowi juga mengusulkan agar pemerintah daerah menggratiskan lokasi wisata yang dimiliki agar ramai dikunjungi masyarakat.

"Kemudian juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah," imbuh Jokowi.

Ia menugaskan para menterinya untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut, dan dapat segera mengimplementasikan mana yang paling baik untuk diterapkan.

"Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," pungkasnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-01:44:

(TribunWow.com/ Noviana)