Dedie A Rachim Ikut Rapat yang Dipimpin Anies Baswedan, Najwa Shihab: Kemenkes Tidak Hadir?

TRIBUNWOW.COM - Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan bahwa pihaknya baru saja ikut rapat dengan para pemimpin daerah di Jabodetabek terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Dedie A Rachim mengatakan dirinya melakukan rapat dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Dedie A Rachim melalui sambungan video call dengan acara Mata Najwa pada Rabu (8/4/2020).

• Di Mata Najwa, Refly Harun Kritik PSBB: Bayangkan kalau Ratusan Daerah Antre Izin Lakukan PSBB

"Contoh tadi kita melakukan rapat koordinasi tiga gubernur hadir di teleconference, ada Gubernur Banten, Gubernur DKI, ada Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekda Jabar," ungkap Dedie A Rachim.

Dedie mengungkapkan hal itu demi menyelamatkan warga di tengah pandemik Virus Corona.

"Nah bayangkan semua wilayah mengkoordinasikan diri dalam sebuah upaya besar untuk menyelamatkan nyawa manusia," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi berharap Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto ikut dalam rapat tersebut.

"Jadi mestinya harus ada paling tidak menurut saya Menteri Kesehatan ikutlah," harap Dedie.

"Ada tidak ada Menteri Kesehatan?" tanya Najwa.

"Belum, kami tentu sangat berterima kasih," jawab Dedie.

• Menikah di Tengah PSBB Wabah Corona? Ini Solusi Anies Baswedan: Silakan Menikah, tapi di KUA

Dedie melanjutkan bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Tidak, tidak ada jadi pemimpin langsung oleh Gubernur DKI, lalu ada Gubernur Banten dan Jawa Barat diwakili oleh Sekda Jabar," kata Dedie.

Lalu, Najwa menyoroti soal mengapa Kementerian Kesehatan tidak ikut dalam rapat tersebut.

Padahal Kementerian Kesehatan yang berhak memutuskan untuk PSBB.

"Padahal pada aturannya yang berhak mengeluarkan Kementerian Kesehatan, tapi tadi Video Conference tidak hadir, baik, menarik," ucap Najwa.

Mendengar itu, Dedie wakil dari Bima Arya ini hanya tersenyum. 

Dedie melanjutkan, di Bogor sudah banyak fasilitas publik tutup sejak lama untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

"Ya nomor satu kalau buat daerah harus ada kepastian, yang berkorban sudah cukup banyak, dunia usaha sudah berkorban banyak, hotel berbintang di Bogor sudah 30 tutup sejak sekitar tanggal 16 (Maret)."

"Kemudian mal-mal besar di Bogor sudah tutup tanggal 6 (April), kemudian sekolah juga sudah dimulai penutupan sejak tanggal 16 (Maret) diikuti dengan edaran, kemudian juga imbauan, dan lain-lain yang seluruhnya hampir sama dengan PSBB," jelasnya.

• Anies Ingin Jabodetabek Diberlakukan PSBB, Najwa: Mengapa Keputusan yang Keluar Hanya untuk Jakarta?

Sehingga menurutnya seharusnya sejak dulu langkah-langkah terkait PSBB dilakukan sejak dulu.

"Jadi menurut saya kalau memang mau efektif sejak awal kita koordinasikan, kita semua duduk bareng, kemudian langkah-langkah bersama, kalau seperti sekarang yasudah kita akan ikuti, meski sedikit terlambat," pungkasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-3:00:

Anies Ingin Seluruh Jabodetabek PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja diberi keputusan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Namun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai pemberlakuan PSBB tak cukup berada di wilayahnya, melainkan di seluruh daerah di Jabodetabek.

Hal itu diungkapkan Anies Baswedan melalui sambungan video call dengan acara Mata Najwa pada Rabu (8/4/2020).

• Diskriminasi Dirasakan Pasien Covid-19, Komnas HAM Punya Permintaan Khusus pada Anies Baswedan

"Nah tetapi ketika kita sudah menyaksikan Jakarta sudah menjadi epicenter dan ini Jabodetabek maka yang menjadi pemikiran kami ini bukan sekedar Jakartanya," ujar Anies Baswedan.

Ia mengatakan dirinya juga memikirkan nasib Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang terkena dampak akibat Jakarta memberlakukan PSBB.

"Ketika kita mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, kami memikirkan mengenai efeknya di seluruh wilayah di luar Jabodetabek."

"Jadi kami merasa perlu untuk menyampaikan agar pengaturan PSBB ini juga memikirkan bagaimana kita bisa memastikan ini tidak bergerak menular ke luar," jelas Anies.

Anies menyebut bahwa Jabodetabek merupakan daerah yang sudah terintegrasi dalam berbagai bidang.

"Lalu yang kedua, Jabodetabek ini sudah menjadi satu kawasan yang terintegrasi, secara ekonomi terintegrasi, pergerakan penduduknya terintegrasi, tetapi administrasi pemerintahannya, tiga provinsi."

"Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat," katanya.

• DKI Jakarta Terapkan PSBB pada 10 April, Ini Aturan-aturan yang Harus Dipatuhi Warga Ibu Kota

Sehingga, Gubernur 50 tahun ini mengaku sudah mendiskusikan masalah ini kepada Pemerintah Pusat maupun daerah lain.

"Karena itu kita merasa penting ini untuk menjadi satu kesatuan."

"Itulah sebabnya kita membicarakan mengenai PSBB bersama-sama sebagai satu kawasan," terangnya.

Lalu, Najwa bertanya jika sudah dibicarakan mengapa yang keluar baru keputusan PSBB bagi Jakarta saja.

"Tapi kenyataannya surat keputusan yang keluar hanya untuk DKI Jakarta, jadi kalau kemudian warga Jakarta akan dibatasi tapi kemudian warga di daerah di luar Jakarta itu tidak dibatasi, bagaimana memastikan ini efektif Pak Gubernur?" tanya Najwa.

Anies menjawab, kabupaten dan kota yang termasuk dalam Jabodatabek kini telah mengajukan izin PSBB pada Pemerintah Pusat.

"Itu sebabnya kenapa harus semuanya, makanya saya apresiasi bahwa hari ini Kabupaten, Kota di Jawa Barat sudah mengajukan PSBB."

"Dan kita sudah ngobrol bahwa kita ingin memastikan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memang kita bisa kerjakan sinkron satu sama lain," jawab Anies.

• PSBB di Jakarta akan Mulai Jumat, 10 April 2020 Pukul 00.00 WIB, Anies: Polisi dan TNI akan Patroli

Lihat videonya mulai menit ke-9:49:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)