Jokowi Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Tutup Jalan: Pastikan Distribusi Logistik Lancar

Mereka mudik ke kampungnya setelah pemerintah menginstruksikan kerja di rumah dan diam di rumah.

Warga perantau asal Sumedang menyikapi instruksi itu sebagai momen pulang kampung.

Padahal semestinya tetap tinggal di wilayah mereka berada. Akibatnya, jumlah ODP di Sumedang melonjak dari 2 orang menjadi 1.702 orang, per 26 Maret 2020.

• Prabowo akan Datangkan Lagi 100 Ribu Alat Kesehatan untuk Tenaga Medis dalam Tangani Virus Corona

"Kenapa ada lonjakan ODP karena banyak warga Sumedang yang bekerja di luar Sumedang, terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, mudik," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman saat dihubungi via telepon, Kamis (26/03).

Umumnya, kata Dadang, perantau asal Sumedang bekerja di sektor informal, seperti berdagang dan tukang kayu.

Menghadapi lonjakan pemudik dari zona merah Corona, Dadang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah pemantauan yang dilakukan tim dari kecamatan, mulai dari camat, kapolsek, hingga danramil.

"Pemantauan supaya mereka itu membatasi aktivitasnya," kata Dadang.

Lebih jauh, Dadang menjelaskan, pihaknya memilah kategori ODP, yakni ODP yang pulang dari zona merah Covid 19 yang tidak mengalami gejala dan ODP yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan sesak napas.

"Kalau ODP dengan gejala dilakukan observasi oleh petugas kesehatan," ujar Dadang.

ODP dengan gejala saat ini berjumlah 157 orang. Sedangkan kasus positif Covid 19 berjumlah 1 orang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah preventif menyikapi lonjakan angka ODP ini.

"Jadi orang yang seharusnya tinggal di Jakarta mempergunakan waktu tidak kerja ini, malah pulang ke daerahnya seperti mudik. Nah, ini jadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat jumpa pers di Gedung Pakuan, Kamis (26/03).

Emil belum menjelaskan apa langkah preventif yang akan dilakukan, namun sebelumnya, mantan Wali Kota Bandung ini sempat mengeluarkan larangan mudik.

"Jangan mudik, tetap tinggal di wilayah masing-masing untuk menjaga sebaran (Virus Corona) yang tidak terlalu besar, sampai situasi kondusif," kata Emil.

• UPDATE Virus Corona di Indonesia 2 April 2020: 1790 Kasus Positif, 170 Meninggal, 112 Sembuh

Siskamling diaktifkan awasi pemudik

Dari Solo, Kepala Dinas Kesehatan setempat, Siti Wahyuningsih mengaku mendapat laporan adanya pemudik yang nyaris ditolak pulang kampung.

"Kemarin ada laporan dari lurah adanya pemudik yang pulang. Terus, saya bilang enggak apa-apa wong mau pulang ke rumahnya sendiri masak nggak boleh. Terus abis itu, saya mohon untuk isolasi diri," kata Siti kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

Siti menambahkan bagi perangkat desa yang mendapatkan pemudik dengan gejala Covid-19 untuk segera melapor.

"Kalau ada yang seperti itu nanti dilaporkan kepada kita. Begitu datang timbul gejala isolasi dua minggu," katanya.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani mengatakan akan mengaktifkan linmas serta siskampling (sistem keamanan lingkungan) di kampung-kampung untuk memantau para pemudik yang datang.

"Bukannya menolak, tapi sifatnya hati-hati, kamu siapa, dari mana, pergi dari mana. Tetap harus di-tracing," jelasnya.

Lantas, ia pun mencontohkan kejadian di Purwodiningratan adanya pemudik yang mengalami gejala seperti para ODP Virus Corona.

Selanjutnya pemudik yang pulang dari luar negeri itu akhirnya meninggal dunia.

"Meskipun dia itu belum masuk di rumah sakit ternyata gejalanya juga karena gejala ODP," ungkapnya.

Ia pun tidak menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi di Solo. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan pemantauan kepada para pemudik.

"Kita kan nggak bisa menolak mereka datang, kalau ternyata terpapar nantinya yang punya kontak dekat yang berpotensi menambah jumlah. Itu yang kita khawatirkan," tegasnya.

• Warga Gowa Tolak Jadi Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Corona, Blokade Jalan Pakai Kayu dan Batu

Tutup bandara dan pelabuhan

Data terbaru, pasien positif Covid-19 di Papua berjumlah 3 orang. Sementara, PDP mencapai 33 orang tersebar di enam kabupaten dan kota, dan 728 orang dengan status ODP.

Angka tentang Covid-19 ini kemudian mendorong Pemerintah Papua menutup bandara dan pelabuhan di 29 kabupaten dan kota, guna mencegah penyebaran Virus Corona.

Penutupan akses transportasi penerbangan dan pelayaran mulai berlaku Kamis (26/03) hingga 14 hari ke depan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat kordinasi bersama para bupati dan wali kota.

"Pastinya pembatasan sosial dimaksud melarang sementara waktu orang masuk ke Papua, baik lewat jalur udara maupun laut. Namun transportasi barang boleh masuk, manusia yang tidak boleh," katanya melalui situs resmi Pemprov Papua.

Selain bandara dan pelabuhan, penutupan akses transportasi pendatang juga dilakukan pada pos lintas batas darat negara (PLBN).

"Sehingga diharapkan upaya penanganan Covid-19 ini diharapkan lebih terarah," kata Lukas.

• Persiapan Ramadan, Jokowi Minta Distribusi Logistik Lancar, Singgung Daerah yang Lakukan Penutupan

Tutup bandara harus izin pemerintah pusat

Bukan hanya Papua, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga menutup Bandara Internasional Komodo dan seluruh pelabuhan laut.

Namun kebijakan penutupan bandara ini masih terganjal izin dari Kementerian Perhubungan, kata Kepala BPBD Manggarai Barat, Dominikus Hawan.

"Jadi kita ini baru usul ke Menteri Perhubungan supaya untuk menekan perkembangan covid-19 ini, kita mohon sementara bandara Internasional Komodo ditutup dalam waktu sembilan hari," katanya.

Artinya, usulan penutupan bandara dan pelabuhan akan berlaku hingga Jumat (03/04) mendatang, jika mendapat izin Kementerian Perhubungan.

Saat ini Kabupaten Manggarai terdapat dua pasien dengan pengawasan (PDP) yang berasal dari luar wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya.

Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pada 18 Maret lalu sebanyak tujuh orang, melonjak menjadi 31 orang dalam waktu delapan hari.

Namun, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menegaskan penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

• Cegah Penularan Virus Corona di Penjara, Pemerintah akan Bebaskan 30 Ribu Napi, Ini Ketentuannya

"Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan evaluasi," katanya melalui pesan tertulis.

Novie menambahkan, penutupan bandara pada prinsipnya dapat dilakukan selama ada sosialisasi dengan pihak terkait.

"Perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada Badan Usaha Angkutan Udara, maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan," katanya.

Namun, Juru bicara Pemprov Papua, Gilbert Yakwar mengatakan keputusan penutupan bandara dan pelabuhan di Papua sudah bulat dan final.

"Mungkin belum ada koordinasi (dengan Kemenhub), tapi ini kebijakan internal dari gubernur dengan kesepakatan bersama 29 bupati dan wali kota di Provinsi Papua," jelasnya.

(BBC Indonesia)

Artikel ini telah tayang di BBC Indonesia dengan judul Virus corona: Antisipasi Ramadan dan lebaran, Presiden minta mendagri tegur kepala daerah yang tutup jalan