Alasan Jokowi Pilih PSBB Ketimbang Karantina Wilayah, Pihak Istana: Presiden Tak Andalkan Intuisi

TRIBUNWOW.COM - Pelaksana Tugas Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan menjelaskan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Hal itu diungkapkan di acara Satu Meja The Forum Kompas TV pada Rabu (2/4/2020).

Abetnego Tarigan menjawab bahwa pemerintah memiliki data mengapa memilih PSBB.

• Penurunan Penumpang Capai 60 Persen, PT KAI Terus Kurangi Perjalanan Kereta dan Batalkan 133 Jadwal

"Kalau tidak ada detail, pasti ada detail yah karena misalnya Presiden sudah punya data terkait dengan angka-angka potensi dan dampak wilayah-wilayah mana yang paling terdampak," ujar Abetnego.

Ia mengakui bahwa pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan terkait penanganan Virus Corona.

"Memang menjadi konsen pertanyannya di dalam konteks itu mengambil keputusan di situasi seperti ini selalu memang akan dihadapkan apakah ekstrem kiri apa ekstrem kanan."

"Ekstrem kiri itu kita bisa mengambil putusan lockdown atau juga meremehkan, selalu bergerak di ruang-ruang ini kita mengambil keputusan," ucap dia.

Abetnego menegaskan bahwa keputusan yang diambil presiden berdasarkan kalkulasi bukan hanya intuisi.

• Cegah Penularan Virus Corona di Penjara, Pemerintah akan Bebaskan 30 Ribu Napi, Ini Ketentuannya

"Nah terkait dengan keputusan yang ada polanya Pak Presiden dari awal sampai hari ini itu memang dia mengeskalasi."

"Dan dia juga tau di dalam pengambilan keputusan pada situasi yang misalnya bias dalam arti hanya mengandalkan intuisi," tegasnya.

Lalu ia menyinggung Pakar Tata Hukum Negara, Zainal Arifin yang terhubung melalui sambungan telepon.

Zainal Arifin bertanya mengapa tidak memilih karantina wilayah.

Sehingga, ia kembali bertanya apa data karantina wilayah yang selama ini diusulkan.

"Kemudian yang kedua tidak didukung dengan seperti yang disampaikan oleh Mas Zainal soal data juga ya. rakyat mengatakan lockdown datanya juga kayak apa kan gitu."

"Karantina wilayah itu datanya apa kan kitya lihat juga tidak boleh parsial," ungkapnya.

Ia menegaskan jangan sampai kebijakan itu meniru negara lain.

• Bupati Banyumas Minta Maaf soal Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Corona: Kami Kurang Edukasi Warga

"Kita tentu tidak sama dengan negara-negara lain, karateristik kita juga berbeda, kultur masyarakat kita juga," sambungnya.

Selain itu, jika menerapkan karantina wilayah pembagian logistik di Pulau Jawa juga tidak mudah.

"Dan ketika bicara Corona itu di Pulau Jawa, Pulau Jawa ini adalah yang paling padat di dunia oleh sebab itu ketika bicara karantina wilayah kita harus mempertimbangkan jalur logistik dan sebagainya."

"Paling mungkin dilaksanakan dengan segera dengan kekuatan yang kita punya," jelas Abetnego.

Ia mengatakan bahwa informasi dan aturan lebih detail terkait PSBB akan segera diumumkan.

• Berstatus ODP Virus Corona, Ibu Hamil di Kupang Meninggal Dunia saat Mau Melahirkan, Sempat Demam

"Ini kan dalam waktu dekat nanti akan segera ada seluruh panduan terkait dengan pelaksanaan ini, karena sudah rapat semua menteri-menteri."

"Termasuk tadi juga dihadiri juga Pak Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan itu memastikan ini memang segera."

"Karena kan kita lihat bahwa di dalam konteks pembatasan sosial berskala besar ini harus cukup clear kita di dalam mana yang dilarang mana yang tidak," ungkapnya.

Lihat videonya mulai menit ke-30:57:

Zainal Arifin Pertanyakan Mengapa Pilih PSBB

Jokowi mengambil langkah PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Namun, langkah tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Banyak pihak bertanya-tanya mengapa Jokowi tidak memilih langkah untuk melakukan karantina wilayah.

• MUI Minta Warga Tak Menolak Pemakaman Jenazah Pasien Virus Corona: Harus Bisa Menerima

Tak sedikit orang yang menduga bahwa langkah tersebut diambil karena pemerintah tidak mau menanggung pangan rakyat.

Pakar Tata Hukum Negara, Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa semua kemungkinan bisa terjadi.

Apalagi menurutnya, pemerintah tidak menjelaskan secara detail mengapa mengambil langkah PSBB.

"Mas Zainal melihat apakah Presiden kemudian memilih PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini menghindari tanggung jawab negara, misalnya memilih karantina wilayah harus menanggung pangan warganya termasuk juga dengan ternak sesuai dengan pasal 59 undang-undang kekarantinaan kesehatan," tanya presenter.

"Kalau bicara soal mungkin, pasti mungkin ya tapi apakah sebenarnya alasan sesungguhnya di balik politik hukum memilih PSBB itu sendiri tidak paham."

"Karena apa? Karena itu sendiri tidak dibicarakan secara detail," jawab Zainal.

Jika karantina wilayah disebut menghindari tanggung jawab negara, namun yang membuatnya bertanya pemerintah juga telah memberikan bantuan sosial hingga Rp 405, triliun meski memilih PSBB.

Sehingga, menurutnya yang menjadi masalah adalah persoalan informasi.

• Virus Corona Merebak, Luhut Pandjaitan Sebut Libur Mudik Lebaran Kemungkinan Mundur Akhir Tahun

"Maksud saya adalah menghindari tanggung jawab dari situ toh negara juga menggolontorkan sekitar 405 triliun yang terbagi-bagi."

"Bagi saya soalan informasi saja yang memang agak mengagetkan di ujungnya," ujar Zainal.

Selain itu, Zainal bingung mengapa PSBB dipilih sedangkan pengontrolan jauh lebih mudah dilakukan jika pemerintah memilih karantina wilayah.

"Padahal di karantina wilayah ini tentu penegakan hukum jauh lebih mudah karena pengontrolan jauh lebih mudah dilakukan karena pembatasaan-pembatasan yang terjadi," ujarnya.

Selain itu, ia juga bingung dengan pernyataan pemerintah yang menyebut darurat sipil adalah opsi terakhir penanganan Virus Corona.

"Tapi yang ternyata dipilih PSBB tapi kemudian di ujungnya semacam kayak ancaman Darurat Sipil ini yang logikannya agak beda," lanjutnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)