Virus Corona
Alasan Jokowi Pilih PSBB Ketimbang Karantina Wilayah, Pihak Istana: Presiden Tak Andalkan Intuisi
Abetnego Tarigan menjelaskan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih PSBB.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
Pakar Tata Hukum Negara, Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa semua kemungkinan bisa terjadi.
Apalagi menurutnya, pemerintah tidak menjelaskan secara detail mengapa mengambil langkah PSBB.
"Mas Zainal melihat apakah Presiden kemudian memilih PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini menghindari tanggung jawab negara, misalnya memilih karantina wilayah harus menanggung pangan warganya termasuk juga dengan ternak sesuai dengan pasal 59 undang-undang kekarantinaan kesehatan," tanya presenter.

"Kalau bicara soal mungkin, pasti mungkin ya tapi apakah sebenarnya alasan sesungguhnya di balik politik hukum memilih PSBB itu sendiri tidak paham."
"Karena apa? Karena itu sendiri tidak dibicarakan secara detail," jawab Zainal.
Jika karantina wilayah disebut menghindari tanggung jawab negara, namun yang membuatnya bertanya pemerintah juga telah memberikan bantuan sosial hingga Rp 405, triliun meski memilih PSBB.
Sehingga, menurutnya yang menjadi masalah adalah persoalan informasi.
• Virus Corona Merebak, Luhut Pandjaitan Sebut Libur Mudik Lebaran Kemungkinan Mundur Akhir Tahun
"Maksud saya adalah menghindari tanggung jawab dari situ toh negara juga menggolontorkan sekitar 405 triliun yang terbagi-bagi."
"Bagi saya soalan informasi saja yang memang agak mengagetkan di ujungnya," ujar Zainal.
Selain itu, Zainal bingung mengapa PSBB dipilih sedangkan pengontrolan jauh lebih mudah dilakukan jika pemerintah memilih karantina wilayah.
"Padahal di karantina wilayah ini tentu penegakan hukum jauh lebih mudah karena pengontrolan jauh lebih mudah dilakukan karena pembatasaan-pembatasan yang terjadi," ujarnya.
Selain itu, ia juga bingung dengan pernyataan pemerintah yang menyebut darurat sipil adalah opsi terakhir penanganan Virus Corona.
"Tapi yang ternyata dipilih PSBB tapi kemudian di ujungnya semacam kayak ancaman Darurat Sipil ini yang logikannya agak beda," lanjutnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)