Bahas Kebijakan Persuasif Pemerintah soal Corona, Ali Ngabalin: Kita Punya Kultur Masyarakat Taat

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah mengutamakan kebijakan yang bersifat persuasif dalam penanganan pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, dalam tayangan Youtube Talk Show tvOne, Senin (31/3/2020), Ali Ngabalin menilai kebijakan yang sifatnya persuasif dinilai efektif untuk masyarakat Indonesia.

Seperti yang diketahui, sejauh ini pemerintah memang belum mengeluarkan kebijakan yang nyata terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

• Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Gubernur DIY Sri Sultan Minta Jokowi Buka Data Daerah Zona Merah

Padahal diketahui beberapa pemerintah daerah sudah meminta kepada pemerintah pusat mengambil tindakan tegas, satu di antaranya yaitu segera diberlakukannya lokcdown ataupun dengan nama lainnya karantina wilayah.

Namun, pemerintah pusat sempat menolak diberlakukan lockdown ataupun karantina untuk setiap wilayah tersebut.

Meski begitu, untuk saat ini kebijakan karantina wilayah menjadi pertimbangan dan akan dikaji oleh pemerintah.

Pemerintah hanya mengeluarkan beberapa imbauan, seperti misalnya mengimbau bekerja, belajar, dan beribadah di rumah dalam rangka penerapan social distancing.

Termasuk yang terbaru yaitu imbauan untuk tidak melakukan mudik ke daerahnya masing-masing.

"Berulang-ulang pemerintah mengingatkan supaya jaga jarak, biasakan cuci tangan dan lain-lain sebagainya, ini adalah masuk dalam esensi yang kita bahas dalam Undang-Undang nomor 6, tentang karantina," ujar Ali Ngabalin.

"Jadi harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini sebetulnya adalah kalau langkah ini bisa diikuti," jelasnyanya.

Ali Ngabalin percaya masyarakat bisa mengikuti semua imbauan dan arahan dari pemerintah.

Dirinya lalu menyebut bahwa masyarakat Indonesia mempunyai budaya yang taat dan juga menghormati pendapat dari pemimpin.

• Kondisi Jakarta Mengkhawatirkan, Anies Baswedan: 283 Pemakaman, Jangan Hanya Anggap Angka Statistik

"Kan yang dilakukan ini adalah persuasif, imbauan, karena kita punya kultur-kultur orang yang taat, kita punya komunitas-komunitas orang yang bisa hormat kepada pemimpin," ungkapAli Ngabalin.

"Suara pemimpin, suara opinion leader, pemuka pendapat itu kan didengar, jadi imbauan persuasif itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harapan Bapak Presiden," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-2.10

Ada Percepatan Arus Mudik, Jokowi Minta Kepala Daerah Tingkatkan Protokoler

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terjadi percepatan arus mudik dari daerah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Percepatan arus mudik tersebut tentunya tidak terlepas dengan diberlakukannya status tanggap darurat bencana Covid-19, khususnya di DKI Jakarta.

Ditambah lagi dengan adanya rencana akan diberlakukan karantina wilayah dengan membatasi keluar masuk di Ibu Kota.

• Cegah Corona, Wawali Bogor Desak Jakarta Lockdown: Tak Ada Artinya kalau DKI Tak Lakukan Pembatasan

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube KompasTV, Senin (30/3/2020), Jokowi mengatakan sudah ada lebih dari 14 ribu pemudik dari Jabodetabek.

Menurutnya, jumlah 14 ribu pemudik tersebut hanya terhitung dari yang menggunakan armada bus, belum lagi yang memakai alat transportasi lain, termasuk juga kendaraan pribadi.

Jokowi kemudian menjelaskan tujuan utama dari pemudik tersebut yaitu rata-rata ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur.

"Sejak penetapan tanggap darurat di DKI jakarta telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur," ujar Jokowi.

"Dan selama 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antar provinsi yang membawa 14 ribu penumpang dari Jabodetabek," jelasnya.

"Ini belum dihitung pemudik yang menggunakan transportasi lainnya, misalnya kereta api maupun kapal dan angkutan udara, serta menggunakan kendaraan pribadi," imbuhnya.

Jokowi menilai, para pemudik memang sengaja mempercepat rencana pulang kampungnya dan juga ada faktor terpaksa, khususnya bagi pekerja informal atau wirausaha.

"Saya lihat bahwa arus mudik dipercepat, bukan karena faktor budaya tapi karena memang terpaksa."

• Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Jalan di Tengah Virus Corona, Said Didu: Luhut Hanya Pikirkan Legacy

Maka dari itu, Jokowi meminta kepada setiap kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati untuk meningkatkan pengawasan kepada para pendatang di daerahnya masing-masing.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona, jangan sampai para pemudik membawa virus.

Karena seperti yang diketahui, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat risiko penyebaran Virus Corona tertinggi di Indonesia.

Jokowi juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang sudah berinisiatif lebih dulu dalam memberikan protokol kesehatan bagi para pemudik, seperti di Jawa Tengah dan DIY.

"Untuk warga yang sudah terlanjur mudik, saya minta pada para gubernur, bupati dan wali kota meningkatkan pengawasannya di wilayah masing-masing," pungkasnya.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan DIY, bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun di keluarahan bagi para pemudik."

"Saya juga peringatkan agar diakukan secara terukur jangan sampai menimbulkan langkah-langkah penyaringan screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)