Breaking News:

Virus Corona

Guru Besar UI Sarankan Warga Nekat Tak Terapkan Social Distancing Didenda: Masukin Penjara Tak Cukup

Jokowi baru saja menegaskan pembatasan sosial dalam skala besar. Prof. dr. Hasbullah Thabrany mendukung penuh.

Channel YouTube Talk Show TV One
dokter Thabrani mengatakan bahwa menangani Virus Corona harus rela berkorban. 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menegaskan pembatasan sosial dalam skala besar.

Menanggapi itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. dr. Hasbullah Thabrany mendukung penuh.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show Tv One pada Senin (30/3/2020), dokter Thabrani mengatakan bahwa menangani Virus Corona harus rela berkorban.

Anies Baswedan Ingin Golongan Rentan Corona Segera Didata: Kondisi di Jakarta Amat Mengkhawatirkan

Seperti mengurangi kegiatan ekonomi hingga berkumpul.

"Jadi kita korban sedikit, kurangin kegiatan ekonomi, kurangin keinginan kita mau berkumpul dan sebagainya untuk manfaat yang lebih besar," kata dokter Thabrany.

Menurunya bila perlu ada tindakan lebih tegas terkait social distancing yang telah dilakukan

"Nah ini enggak disadari banyak umat, walaupun dibaca barang kali maka ada perlu tindakan tegas," ucapnya.

Sehingga, ia mendukung langkah pemerintah untuk melakukan social distancing lebih ketat.

Namun, menurutnya jika perlu diberlakukan hukuman denda agar ada efek jera.

Cegah Penyebaran Corona, Surabaya Bakal Terapkan Karantina Wilayah, Akses Keluar Masuk Dibatasi

"Maka saya mendukung upaya ada tindakan lebih tegas, kalau perlu denda."

"Kalau masukin penjara enggak cukup penjara kita," tegasnya.

Dokter Thabrani mengatakan, terkadang membuat masyarakat paham itu harus menggunakan paksaan.

"Dendalah ini karena apa karena manusia itu bersifat pemikirannya pendek enggak ngerti, kalau dia dipaksa InsyaAllah nanti dia akan mengerti," ujar dokter Thabrany.

Lihat videonya mulai menit ke-1:34:

Jokowi Putuskan Kebijakan Pembatasan Sosial Lebih Besar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembatasan interaksi antar masyarakat dilakukan lebih tegas.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi rapat terbatas dengan para menteri pada Senin (30/3/2020).

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan sosial dengan skala besar.

 Kondisi Terkini Striker Persib Bandung Wander Luiz setelah Dinyatakan Positif Corona

Ia menegaskan bahwa kebijakan itu akan dilakukan lebih disiplin.

"Saya minta percepatan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," tegas Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, ia mengatakan kebijakan itu harus seiring dengan kebijakan darurat sipil.

"Tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," ucapnya.

Jokowi menegaskan pihaknya ingin agar apotek dan toko-toko penyedia kebutuhan pokok tetap buka dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pensuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata dia.

 Cegah Penyebaran Corona, Jokowi Siapkan Perpres dan Inpres untuk Atur Mudik Lebaran 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembatasan interaksi antar masyarakat dilakukan lebih tegas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembatasan interaksi antar masyarakat dilakukan lebih tegas. (Channel YouTube Sekretariat Presiden)

Lalu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif bagi para pekerja informal maupun pengusaha kecil.

"Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal tadi juga sudah diharapkan pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi."

"Ini yang nanti akan segera kita umumkan kepada masyarakat," ucapnya.

Kemudian, Jokowi kembali mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan aturan-aturan pembatasan sosial berskala besar.

Sedangkan, terkait karantina wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

"Terakhir dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaanya yang lebih jelas sebagai panduan-pandungan provinsi-provinsi, kabupaten dan kota."

"Sehingga mereka bisa kerja dan saya ingatkan kebijakan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah termasuk kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah," ujar dia.

 Tangani Virus Corona, Ridwan Kamil Potong Gaji 4 Bulan Seluruh Jajarannya dan Para ASN Jawa Barat

Lihat videonya mulai menit ke-3:47:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved