Terkini Nasional

Pembatalan Aturan Kenaikan Iuran BPJS Tuai Beragam Pendapat, KSPI: Pemerintah Jangan Sewenang-wenang

Mahkamah Agung (MA), resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Senin (9/3/2020).

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan 

TRIBUNWOW.COM - Mahkamah Agung (MA), resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Senin (9/3/2020).

Keputusan ini menuai beragam pendapat dari berbagai pihak.

Beberapa pihak merasa khawatir akan pembatalan kenaikan iuran tersebut karena defisit anggaran yang dialami BPJS, namun beberapa pihak justru menyambut dengan baik.

Seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com Selasa (10/3/2020), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, sangat mendukung keputusan MA tersebut.

BREAKING NEWS - MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Rincian Besaran Tarif Tiap Kelasnya

Pihaknya sudah menolak mengenai kenaikan iuran tersebut sejak awal isu kenaikan tersebut mulai nampak.

KSPI sempat mengajukan judicial review dan meprotes melalui aksi unjuk rasa.

Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan uji publik terlebih dahulu, bukannya secara serta-merta langsung menaikkan dana iuran BPJS.

"Pemilik BPJS adalah rakyat. Khususnya tiga pihak, pertama pengusaha yang membayar iuran BPJS, kedua masyarakat penerima upah yaitu buruh dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI)," jelas Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakrta, Senin (9/3/2020).

"Karena itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji publik,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto mengatakan pendapatnya ketika dikonfirmasi pada Senin (9/3/2020).

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved