Soal Omnibus Law, Surya Paloh: Berikan Dukungan Penuh secara Totalitas agar Segera Disahkan

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum partai NasDem Surya Paloh menegaskan posisinya dalam pro kontra Omnibus Law yang menjadi perhatian publik.

Surya Paloh telah mengeluarkan instruksinya untuk memberikan dukungan penuh terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) termasuk terciptanya Omnibus Law.

Ia menjelaskan Omnibus Law adalah jawaban dari kerisauan yang ada di dalam tubuh partai NasDem.

• Presiden KSPI Said Iqbal Curiga Jokowi Bukan Dalang Omnibus Law: Cita Rasanya Pengusaha

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube metrotvnews, Rabu (19/2/2020), awalnya Surya Paloh membuka pidatonya dengan menyampaikan rasa terima kasih terhadap Jokowi atas kinerjanya.

"Kita berterima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah memulai untuk melaksanakan pikiran-pikiran, yang ditawarkan oleh NasDem untuk berpikir dan bergerak secara progresif dan revolusioner," papar Surya Paloh.

"Dan itu telah dijalankan oleh seorang presiden yang bernama Jokowi."

Surya Paloh mengatakan bagaimana Jokowi telah mendengar dan melaksanakan aspirasi dari NasDem.

"Kita berbesar hati sebagai partai pengusung pemerintah, bahwasanya konsepsi gagasan pikiran-pikiran NasDem, kalau pun tidak semuanya, tapi paling tidak, sebagian telah dilaksanakan oleh pemerintah, terima kasih untuk ini," terangnya.

"Untuk itu lah NasDem berketetapan hati sebagai Ketua Umum Partai NasDem saya menginstruksikan pada seluruh Kader NasDem di Indonesia."

"Berikan dukungan penuh secara totalitas terhadap seluruh policy (kebijakan), kebijakan pemerintah yang memang sejalan dengan pikiran-pikiran dan konsepsi NasDem," ucap Surya Paloh saat menyampaikan pidatonya dengan berapi-api.

Omnibus Law Segera Disahkan

Kemudian Surya Paloh membahas soal masalah Omnibus Law yang menjadi perhatian publik.

Surya Paloh mengatakan bahwa Omnibus Law adalah jawaban terhadap permasalahan yang berada dalam tubuh partai NasDem.

• Presiden KSPI Said Iqbal Paparkan 3 Dampak Negatif Omnibus Law: Karyawan Kotrak Boleh Seumur Hidup

Permasalahan terkait cara percepatan pembangunan Indonesia, disebut Surya Paloh jawabannya terdapat dalam Omnibus Law.

"Maka ketika ada pikiran-pikiran yang barangkali mempertanyakan apa itu Omnibus Law, yang sekarang digodok di parlemen, saya harus beritahu saudara-saudara," ujar Surya Paloh.

"Itu adalah kerisauan yang ada di diri partai NasDem, dengan lahirnya sejumlah produk perundang-undangan, yang telah ada sebelumnya, yang bukan membantu, bukan mempercepat upaya pelaksanaan program progres pembangunan negeri ini, tapi bahkan menghambat."

"Dan untuk itu lah harus diamandemen, harus dilaksanakan perubahan," sambungnya.

Surya Paloh menegaskan dan menginstruksikan seluruh kadernya agar memberikan dukungan terhadap terciptanya Omnibus Law.

"Maka NasDem berketetapan hati, berikan dukungan secara totalitas, agar Omnibus Law ini segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia," tandasnya.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-1.41:

Said Iqbal Curiga Jokowi Bukan Dalang Omnibus Law

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mencurigai siapa yang berperan utama dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja.

Said menduga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lah aktor utama dalam pembentukan RUU tersebut.

Ia menybut RUU Omnibus Law memiliki begitu banyak dan kental akan kepentingan pengusaha.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Kompas TV, Selasa (18/2/2020), awalnya Said menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang berperan besar terhadap terbentuknya Omnibus Law Cipta Kerja.

Dugaannya adalah peraturan tersebut merupakan rancangan pengusaha yang mengutamakan kepentingan mereka.

"Saya tidak begitu yakin ini pemikiran presiden, saya lebih, ini pemikiran menteri yang tertutup, membahas dan dari Satgas yang dibentuk oleh Menko Perekonomian itu semua kan pengusaha tidak ada buruh," papar Said.

"Oleh karena itu cita rasanya pengusaha," lanjutnya.

Istana: RUU Ini untuk Semua

Menanggapi pernyataan Said, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan bahwa perlindungan terhadap buruh benar-benar harus diperhatikan.

"Betul konsumsi harus dijaga, menjaga konsumsi artinya menjaga hak-hak buruh," kata Donny.

"Perlindungan terhadap buruh itu saya kira mutlak, perlu."

Donny juga menjelaskan bahwa berdasarkan pesan presiden, RUU tidak dibuat untuk berpihak kepada kelompok tertentu.

"Presiden sudah mengatakan bahwa RUU ini, untuk semua, tidak untuk satu kepentingan, atau satu kelompok saja," tegasnya.

Ia tidak memungkiri akan ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dalam perancangan Omnibus Law tersebut.

Namun Donny mengatakan seluruh pihak yang mencoba mengambil keuntungan akan diketahui saat draft RUU itu dibahas oleh DPR.

"Dia juga mengatakan bahwa hati-hati penumpang gelap," jelas Donny.

"Artinya apa? Semua yang gelap ini di DPR akan terang benderang."

"Jadi akan RUU yang paling terang dalam sejarah perundang-undangan Indonesia," tambahnya.

Donny menekankan Omnibus Law tidak akan dirusak oleh oknum-oknum tertentu.

"Kita terangkan semua yang gelap itu, dan kemudian kita periksa sama-sama," ujarnya.

"Kalau kita baca pesangon ada, upah minimum ada, kemudian cuti panjang ada, kalau kita baca betul."

"Kalau memang dirasakan kurang atau keliru, kita koreksi bersama-sama," sambungnya.

Omnibus Law diketahui merupakan metode untuk menggabungkan beberapa aturan menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Hal itu ditujukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan meminimalisir terjadinya pungli, korupsi, tumpang tindih peraturan dan penyelewengan lainnya.

Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang Omnibus Law, yakni UU Perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hingga saat ini DPR telah menerima dua draf Omnibus Law, yakni RUU Cipta Kerja, serta RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengatakan bahwa dalam perancangannya, pemerintah telah berdialog dengan 10 Konfederasi Pekerja saat merancang RUU Cipta Kerja.

• Tanggapi Kritik soal Omnibus Law, Istana: Belum Pernah Ada RUU Menimbulkan Gairah Publik yang Hebat

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-6.10: