Terkini Nasional
Bandingkan Soeharto dan Jokowi, Jusuf Kalla: Negara Demokrasi Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang
Di acara Indonesia Lawyers Club, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla membandingkan era pemerintahan Soeharto dengan Jokowi
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden RI 2014-2019 H.M. Jusuf Kalla menjelaskan perbedaan antara era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan era Presiden Soeharto.
Menurutnya tiap era pemimpin memiliki ciri khasnya sendiri.
Hal yang terpenting adalah masyarakat harus mau mendorong dan mendukung pemerintah agar dapat menjadi negara yang maju.
• Di ILC, Mahfud MD Sebut Balik ke Era Soeharto Bisa Bebaskan Indonesia dari Mafia Hukum: Ugal-ugalan
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (11/2/2020), awalnya Jusuf Kalla atau akrab disapa JK menjelaskan dalam negara demokrasi seperti Indonesia saat ini, mustahil untuk memenuhi keinginan semua orang.
Semua orang memiliki keinginan yang berbeda dan berhak menyuarakan pendapatnya masing-masing dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.
"Dalam negara demokrasi begini tidak bisa menyenangkan semua orang," kata JK.
Ia kemudian membandingkan beda era pemerintahan Jokowi dan Soeharto.
JK menyoroti perbedaan anggaran pembangunan yang lebih besar di era Soeharto.
"Dulu zaman Pak Harto anggaran pembangunan hampir 50 persen, sekarang ini kurang daripada 20 persen," jelasnya.
Merujuk perbedaan tersebut, JK berharap agar masyarakat Indonesia dapat mengerti dan mendukung pemerintahan saat ini melalui cara berhemat agar dapat memajukan Indonesia.
"Artinya kita harus menyadari juga, semua orang harus ikat pinggang dan mengutamakan bagaimana mencapai kemajuan itu dari sisi mana pun," terangnya.
JK mengingatkan tidak mungkin suatu negara mampu mencapai kemajuan sedangkan di sisi lain memiliki gaya hidup boros.
"Kita tidak mungkin mencapai dua, kita boros, kemudian ingin maju, ndak ada negara seperti itu," katanya.
Ia mencontohkan bagaimana Korea yang kini sudah termasuk negara maju namun tetap memiliki gaya hidup hemat demi menunjang perekonomian dalam negeri.
"Korea sekarang juga boleh rakyatnya sudah maju, tapi kalau ke luar negeri dibatasi," jelas JK.