Breaking News:

Kalimantan Timur Ibu Kota Baru

Rocky Gerung dan Faisal Basri Kritik Dewan Pengarah Ibu Kota: PBB Pindah karena Amerika Enggak Suka

Pengamat Politik Rocky Gerung dan Ekonom Senior, Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ibu Kota Baru.

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
YouTube Rocky Gerung Official
Pengamat Politik Rocky Gerung dan Ekonom Senior, Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ibu Kota Baru. 

"Jadi diambil dari buruh, dia ambil dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah itu harus dialihkan ke pusat," jelasnya.

 Pro Kontra Rencana Omnibus Law, Konfederasi KASBI Ungkit Pernyataan Jokowi: Bertolak Belakang

Tak sampai di sana, Omnibus Law nantinya juga bisa merugikan lingkungan sekitar.

Sehingga, investor-investor lah yang diuntungkan dalam undang-undang Omnibus Law.

"Dan soal lingkungan juga mengganggu sehingga dipermudahlah dimensi lingkungan yang selama ini dipandang menganggu."

"Jadi yang diutamakan koorperasi yang diambil dicabut buruh, lingkungan, dan Pemda," ungkap Faisal Basri. 

Faisal Basri mengatakan, demi memuluskan Omnibus Law ini parlemen juga harus diamakankan dengan mengajak hampir semua partai bergabung.

"Kemudian, disadari ini harus dilakukan segera macem-macem, diamankanlah parlemen, maka hampir semua partai masuk ke pemerintahan, 74 persen kursi parlemen secara otomatis dikuasai oleh pemerintah begitu," lanjutnya.

Termasuk Prabowo Subianto diajak berkoalisi agar tidak menghambat kebijakan pemerintah.

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menilai rezim sekarang adalah rezim yang buruk.  Hal itu diungkapkan melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020).
Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menilai rezim sekarang adalah rezim yang buruk. Hal itu diungkapkan melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020). (Capture YouTube Rocky Gerung Official)

 Di Mata Najwa, Bivitri Susanti Singgung Omnibus Law di DPR: Rakyat Baru Saja Ditipu dengan UU KPK

"Pak Prabowo juga diajak, pokoknya sehingga diharapkan tidak ada hambatan begitu," kata Faisal Basri.

Meski demikian, Faisal Basri mengatakan bahwa buruh nanti akan melawan hingga muncul gerakan separatisme-separatisme yang baru.

"Tapi mereka lupa ini bukan rezim otoritarian lagi, keterbukaan sudah sedemikian tidak bisa dibendung lagi, menurut saya ini akan melawan semua, buruh akan melawan, daerah akan melawan, akan muncul separatisme baru," ujar Faisal Basri. 

Lalu, ia meniai pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya dalam kasus Jiwasraya.

Padahal, sudah ada undang-undang untuk melindungi para nasabah asuransi.

"Justru tugas azali negara melindungi rakyatnya tidak dilaksanakan hingga munculah kasus Jiwasraya."

"Karena negara abai, negara diamanatkan oleh negara dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 yang ditandantangani oleh Presiden SBY 17 Oktober 2014 mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun setelah Undang-Undang ini ada itu wajib ada yang namanya penjaminan police asuransi sehingga kalau ada apa-apa rakyat bisa terlindungi," jelas Faisal Basri.

Halaman
1234
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved