Kalimantan Timur Ibu Kota Baru
Rocky Gerung dan Faisal Basri Kritik Dewan Pengarah Ibu Kota: PBB Pindah karena Amerika Enggak Suka
Pengamat Politik Rocky Gerung dan Ekonom Senior, Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ibu Kota Baru.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
"Bukan yang enggak ngerti tentang Indonesia," kritik Faisal Basri.
• Saat Rocky Gerung Singgung Ketum Gerindra di Depan Sandiaga: Mestinya Pak Prabowo Sebelah Saya
Lalu, Rocky Gerung kembali menimpali bahwa Jokowi juga tidak konsisten terkait hal tersebut.
Ia menyinggung statement Jokowi yang pernah mengatakan ibu kota akan dirancang oleh bangsa sendiri.
"Dan lebih dari itu, dulu Jokowi bilang kita musti bikin ibu kota yang tidak dirancang oleh kolonial harus dari bangsa sendiri,"
"Jadi Tony Blair akan dikasih Sultan Blair misalnya, dikasih nama Indonesia," timpal Rocky Gerung.
Lihat videonya mulai menit ke-2:15:
Faisal Basir Kritik Omnibus Law hingga Pemilihan Rektor
Selain itu, Faisal Basri juga mengkritik soal Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja
Faisal Basri mengatakan bahwa Omnibus Law hanya akan menguntungkan investor.
"Apapun dilakukan untuk memberikan investasi yang sebesar-besarnya, membuka investasi sebesar-besarnya, apapun dikasih pajak dikasih, diturunkan, ada super tax tidak tebel, ada tax holiday 20 tahun, nanti pemilik lahan batu bara tidak dibatasi lagi lahannya," ujar Faisal Basri.
Namun, Omnibus Law nantinya akan merugikan dan bisa mengambil banyak hak-hak buruh.
Tak hanya itu, pemerintah daerah tak lagi diberikan kewenangan terkait investasi-investasi tersebut.
"Kemudian, perpanjangan otomatis macem-macem gitu, sementara yang dari buruh akan diambil, diotak-atik, pesangan, betul banyak masalah di buruh ini, tapi rohnya itu."
"Jadi diambil dari buruh, dia ambil dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah itu harus dialihkan ke pusat," jelasnya.
• Pro Kontra Rencana Omnibus Law, Konfederasi KASBI Ungkit Pernyataan Jokowi: Bertolak Belakang
Tak sampai di sana, Omnibus Law nantinya juga bisa merugikan lingkungan sekitar.