Pengamat Terorisme Paparkan 3 Risiko Pemerintah Abaikan WNI Eks ISIS: PKS Gunakan Momentum

"Dan 18 di antaranya itu dilakukan derekalisasi, 13 dari 18 itu oleh BNPT tahun 2017 dikembalikan warga, masyarakat artinya mereka mengalami proses re-integerasi," jelas Nasir.

Sehingga, Nasir bertanya-tanya mengapa kini wacana pemulangan eks ISIS menjadi hal yang ramai diperbincangkan.

"Artinya kalau sudah 2016 sudah dipulangkan, kenapa sekarang kita ribut-ribut pulangkan atau tidak," lanjutnya.

Ia dengan tegas meminta pemerintah untuk memulangkan para eks ISIS.

Sesuai aturan PBB, setiap negara harus tanggung jawab dengan penduduknya.

"Ya dipulangkan, karena begini Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB itu mengatakan bahwa seluruh negara bertanggung jawab atas penduduknya kecuali mereka diadili Suriah berdasarkan standar internasional," kata dia.

Selain itu, ia juga memberikan contoh negara-negara lain yang memulangkan eks ISIS.

"Karena itu kalau kita lihat Amerika Serikat, Perancis, Swedia, ya Australia, Norwegia walaupun jumlahnya tidak banyak mereka pulangkan, walaupun kebanyakan itu anak-anak dan perempuan," ungkap Nasir.

Tak hanya di negara lain, eks ISIS Indonesia juga didominasi oleh wanita dan anak-anak.

"Kalau kita mau jujur sebenarnya 660 itu dipulankan banyak perempuan dan anak-anak, dan laki-lakinya katanya sudah diadili di sana," ungkapnya.

Ia meminta agar pemerintah bisa memunglangkan eks ISIS itu atas dasar kemanusiaan.

Karena itu atas dasar kemanusiaan dan tugas negara itu melindungi warga negaranya maka memang harus kita pulangkan, kalau memang mereka minta pulang.

• Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Pengamat Terorisme Minta Negara Jangan Lepas Tangan: Sebagai Keluarga

Lihat videonya sejak menit awal:

(TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)