Pengamat Terorisme Paparkan 3 Risiko Pemerintah Abaikan WNI Eks ISIS: PKS Gunakan Momentum

Kemudian resiko kedua yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah persoalan HAM.

Banyaknya WNI eks ISIS yang terdiri dari wanita dan anak-anak di bawah umur akan menjadi sorotan publik.

"Kedua adalah resiko HAM, kita pasti akan disorot terutama dengan pengungsi yang anak-anak di bawah 10 tahun dan
wanita-wanita lemah, karena ada beberapa dari mereka diajak saja oleh Ayahnya atau suaminya," terang Ridlwan.

Resiko terakhir berdasarkan penjelasan Ridlwan adalah masalah politik.

Ia menjelaskan Isu pemulangan WNI eks ISIS akan digunkan oleh pihak oposisi untuk mengkritisi pemerintah.

"Ketiga tentu saja resiko politik. Kalau kita baca di media hari ini, partai-partai oposisi misalnya PKS sudah menyatakan WNI di Wuhan saja diambil kenapa yang di Suriah dibiarkan," katanya.

"PKS menggunakan momentum berdiskursus secara politis terhadap ini kepada pemerintah, resiko politik ini juga akan
dihadapi Pak Jokowi."

"Kalau pemerintah siap dengan 3 resiko itu, saya kira opsi membiarkan bisa saja diambil," lanjut Ridlwan.

• Singgung Nama Mahfud MD, Menag Fachrul Razi Enggan Banyak Bicara soal Isu Pemulangan WNI Eks ISIS

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

PKS Tak Setuju Pemerintah Abaikan WNI Eks ISIS

Anggota DPR fraksi PKS, Nasir Djamil tidak setuju jika WNI ekspatriat ISIS tak dipulangkan dari Suriah.

Hal itu diungkapkan Nasir Djamil saat menjadi narasumber di acara Satu Meja Kompas TV pada Rabu (5/2/2020).

Nasir Djamil tidak setuju WNI tersebut tidak dipulangkan mengingat sebelumnya ada puluhan eks ISIS sudah pulang ke Indonesia pada 2016.

 • Warga Solo Minta Jokowi Pulangkan Anaknya yang Tinggal di Pengungsian ISIS: Anak Saya Diambil

Bahkan, beberapa di antaranya sudah kembali ke masyarakat.

"Sebenarnya kalau kita merujuk ke belakang karena Komisi III ya saya komisi III dari PKS, kami mendengar BNPT sebenarnya tahun 2016 itu sudah memulangkan 50 Warga Negara Indonesia eks ISIS."