PDIP Tuai Sorotan, I Wayan Sudirta Kembali Ungkit Jasa Megawati Bentuk KPK: Kenapa Tega?

TRIBUNWOW.COM - Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta mengungkit kembali awal mula dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir TribunWow.com, I Wayan Sudirta menganggap KPK seperti melupakan jasa Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri KPK dibentuk.

Terkait hal itu, I Wayan Sudirta pun cukup menyayangkan KPK kini banyak melayangkan tuduhan terhadap PDIP.

• Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK, Politikus PDIP Deddy Sitorus Membela: Di Luar Jam Kerja Menkumham

• Ketua KPK Firli Bahuri Disindir Abraham Samad setelah Hadiri Jamuan Makan di Kantor Gubernur Sulsel

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (23/1/2020).

Mulanya, Sudirta menyingung dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR terpilih 2019-2020.

Diketahui, dalam kasus itu caleg PDIP Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Mana buktinya Pak Hasto mengeluarkan uang?," tanya Sudirta.

"Mohon maaf, siapapun yang jadi Sekjen enggak akan jadi pemain langsung."

Menurutnya, tuduhan terhadap Hasto Kristiyanto itu tak masuk akal.

"Siapapun jadi jenderal enggak akan mengerjakan pekerjaan kopral," sambung Sudirta.

Ia bahkan menilai, tak adil jika Hasto Kristiyanto turut diseret dalam kasus tersebut.

"Kalaupun orang itu memang bener melakukannya enggak akan dia tampakkan sendiri," ujar Sudirta.

"Tapi ini tuduhannya Pak Sekjen itu terlibat dah dikatakan mengeluarkan uang."

"Ini kan enggak adil," sambungnya.

Melanjutkan penjelasannya, Sudirta menyinggung kedatangan tim penyidik KPK ke Kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu.

• ICW Kritik Para Pimpinan KPK atas 2 Hal soal Kasus Harun Masiku: Seperti Kolam Airnya Diobok-obok

Diketahui, KPK gagal menggeledah Kantor DPP PDIP terkait dengan kasus Harun Masiku.

Menurut Sudirta, kala itu tim penyidik KPK tak membawa surat izin menggeledah.

"Nah sekarang saya balik lagi, kenapa ketika penggeledahan gagal itu harusnya yang disorot KPK karena enggak bawa surat izin?," kata Sudirta.

"Yang dituduh enggak bener adalah PDI Perjuangan."

Tak terima dengan tuduhan tersebut, Sudirta pun menyinggung asal usul KPK.

"Dikatakan melawan petugas lah, dikatakan berhadapan dengan KPK," ujarnya.

"Padahal KPK itu siapa yang melahirkan? Bukannya ketika waktu Ibu Megawati jadi presiden?," imbuhnya.

Menurutnya, kini KPK begitu tega melayangkan banyak tuduhan ke kubu PDIP.

Karena itu lah, Sudirta meyakini KPK tengah berusaha mempolitisasi PDIP.

"Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini tega dilakukan? Jadi apakah ini tidak politisasi?," tanya dia.

"Siapa yang akan diuntungkan, perlu ditanyakan ini."

"Masyarakat harusnya lebih cerdas melihat ini, jangan terus menerus menuduh PDI Perjuangan tapi tidak ada dasar hukum sama sekali," sambung Sudirta.

Simak video berikut ini menit ke-1.33:

Pemenang Pemilu 'Babak Belur'

Pada kesempatan itu, sebelumnya I Wayan Sudirta meminta simpati masyarakat atas tindakan KPK yang dinilai sewenang-wenang.

Diketahui, sebelumnya KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk melakukan penggeledahan namun gagal.

Terkait hal itu, I Wayan Sudirta pun menyebut wajah PDIP kini seolah sudah 'babak belur' akibat kejadian itu.

Dilansir TribunWow.com, I Wayan Sudirta juga menyinggung Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Mulanya, Sudirta kembali mengungkit soal penggeledahan Kantor DPP PDIP yang gagal dilakukan KPK.

Diketahui, penggeledahan itu berkaitan dengan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI terpilih 2019-2020 yang melibatkan kader PDIP, Harun Masiku.

• ICW Kritik Para Pimpinan KPK atas 2 Hal soal Kasus Harun Masiku: Seperti Kolam Airnya Diobok-obok

Menurut Sudirta, tim penyidik KPK tak membawa surat tugas saat mendatangi Kantor DPP PDIP.

"Belum ada surat di meja tapi penggeledahan sudah ada," ucap Sudirta.

"PDI Perjuangan dibuat babak belur karena KPK yang namanya demikian hebat, mau menggeledah padahal enggak punya surat," sambungnya.

Berita soal gagalnya penggeledahan Kantor DPP PDIP itu disebutnya semakin menjatuhkan nama partai berlambang kepala banteng itu.

Karena itu, Sudirta pun meminta simpati dari masyarakat Indonesia.

"Bahkan media memberitakan bahwa ada satu kontainer keluar seolah-olah itu barang sitaan," ujarnya.

"Sehingga masyarakat kami mohon simpatinya."

Lebih lanjut, Sudirta menyinggung status PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2019 lalu.

Ia menyebut, tak selayaknya partai pemenang pemilu diperlakukan KPK seperti ini.

"Kalau PDI Perjuangan partai pemenang pemilu saja dibikin babak belur seperti itu," kata Sudirta.

"Anda bisa bayangkan kalau rakyat kecil yang mengalami itu."

• Roy Suryo Duga Ada Pengalihan Isu soal Jiwasraya dan KPK ke Kerajaan Baru, Karni Ilyas: Benar Juga

Lantas, ia menilai KPK sebagai institusi besar tak seharusnya berusaha menggeledah Kantor DPP PDIP tanpa dibekali surat izin.

"Maka kami mohon simpati dari masyarakat, kenapa sampai KPK sebuah institusi besar yang saya hormati selama ini bisa melakukan tugas-tugas tanpa surat izin," ucapnya.

Terkait ICW yang melaporkan Yasonna Laoly ke KPK, PDIP disebutnya tak keberatan. 

Lebih lanjut, Sudirta menyinggung soal tindakan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Masalah kedua, Pak Laoly dilaporkan," kata Sudirta.

Untuk itu, ia mengimbau ICW untuk tak menghalangi upaya PDIP balik melaporkan tindakan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas).

"Ini prosedur yang bagus, dan saya berharap adik-adik dari ICW kalau kita lapor ke Dewas yang jangan dihalangi, jangan dinilai macam-macam," ujar Sudirta.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)