ICW Kritik Para Pimpinan KPK atas 2 Hal soal Kasus Harun Masiku: Seperti Kolam Airnya Diobok-obok

TRIBUNWOW.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengkritik para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Donal Fariz mengkritik KPK terkait kasus Politisi PDIP, Harun Masiku yang menjadi buron terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024.

Selain Menkumham. Yasonna Laoly. yang dianggap telah berbohong, Pimpinan KPK juga dianggap demikian terkait keberadaan Harun Masiku.

• Anggap Pimpinan KPK dan Yasonna Tebar Hoax soal Harun Masiku, Ini Alasan ICW Cuma Laporkan Menkumham

"Di sisi yang lain, benturan kepentingan tidak berhenti di level anggota PDIP saja dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM."

"Di sisi KPK pun juga demikian, nanti Pak Abdullah bisa bercerita lebih panjang karena Beliau punya riwayat yang panjang di KPK," ungkap Donal Fariz dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, pernyataan para Pimpinan KPK tidak jelas.

Apalagi, Pimpinan KPK Firli Bahuri sempat mengatakan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri.

Sedangkan, Tempo melaporkan bahwa rekaman CCTV Bandara Soekarno Hatta menujukkan Harun Masiku kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Apa yang saya lihat pernyataan Pimpinan KPK-pun simpang siur. Ada pimpinan KPK yang sampai menyatakan bahwa dia masih berada di luar negeri."

"Bahkan kita tadi mendengar cuplikan sebentar Ketua KPK Firly meyakini bahwa beliau masih berada di luar negeri padahal sudah berada di Indonesia," jelas Donal Fariz.

• ICW Tuntut Jokowi Pecat Yasonna Laoly, Diduga Halangi Proses Hukum Harun Masiku: Dia Telah Berbohong

Selain masalah keberadaan Harun Masiku, KPK juga dianggap tidak jelas terkait surat penggeledahan Kantor DPP PDIP.

Pimpinan KPK menyebut telah memohon izin penggeledahan pada Dewan Pengawas.

Namun, Dewan Pengawas justru secara tidak langsung mengatakan bahwa KPK belum meminta surat izin penggeledahan.

Yang kedua kesimpangsiuran yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan satu dari beberapa pimpinan KPK yang menyebutkan mereka sudah memberikan permohonan izin penggeledahan Kantor DPP PDIP kepada Dewan Pengawas

"Tapi faktanya kalau kita dengar pernyataan dari anggota Dewan Pengawas implisit mengatakan bahwa surat itu belum pernah datang ke meja mereka."