Cerita Para Mantan Gubernur Jakarta Atasi Banjir, dari Nongkrong di Pintu Air sampai Menggusur Warga

TRIBUNWOW.COM - Banjir sudah menjadi masalah tahunan yang menimpa wilayah DKI Jakarta.

Dalam berbagai era pemerintahan Jakarta, sudah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi dampak banjir.

Bahkan isu penanganan banjir menjadi satu di antara sorotan dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

• Bahas soal Peringatan Dini Banjir Jakarta, Anggota TGUPP Sebut Tak Ada Informasi yang Jelas

Cerita Ali Sadikin

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (17/1/2020) satu di antara pemimpin DKI Jakarta yang pernah berusaha mengatasi banjir adalah Ali Sadikin.

Melalui buku Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977, Gubernur DKI Jakarta ketujuh ini menjelaskan beberapa program yang pernah ia lakukan untuk mengatasi banjir.

"Yang bisa saya lakukan hanyalah mengeruk muara-muara sungai, normalisasi sungai dan saluran, pembuatan waduk penampungan air dan pemasangan instalasi-instalasi pompa pembuangan air," tulis Ali dalam bukunya.

Pada saat itu sejumlah daerah yang ketinggiannya lebih rendah daripada permukaan laut sangat rawan banjir.

"Tempat-tempat itu ialah di sebelah selatan Banjir Kanal. Tanah Abang, Gunung Sahari, daerah Menteng, Pademangan, Sunter, semuanya lebih rendah dari permukaan laut. Petanya pun sudah ada mengenai ini," jelas Ali.

Banjir disebabkan oleh luapan Sungai Ciliwung, Cisadane, dan cabang-cabangnya.

Menurut Ali, banjir tidak dapat diatasi sampai sistem drainase dibangun dengan baik.

"Tidak bisa dihindarkan sampai kapan pun, selama kita tidak mengadakan sistem drainase yang sempurna. Untuk mengatasi bahaya itu dengan tuntas, biayanya mahal, terlalu mahal," lanjutnya.

Pada saat itu, biaya pembangunan drainase mencapai USD 800 juta.

Padahal perhitungan biaya proyek penanggulangan banjir berdasarkan rencana induk hanya Rp 500 miliar.

"Sedangkan pada tahun anggaran 1976-1977 dalam sistem macro drainage, program-program ditujukan pada penyempurnaan waduk-waduk saluran dan banjir kanal," jelas Ali.

Pada tahun 1975-1976, dana sebesar Rp 4,2 miliar dikucurkan pemerintah pusat untuk membantu penanggulangan banjir.