Di Mata Najwa, Benny Harman Bahas Polemik Keberadaan Dewas KPK: Demokrat Jelas Menolak

Menanggapi perbedaan pendapat kedua politisi tersebut, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan memang seperti itu dunia politik di Indonesia.

"Inilah menurut saya wajah partai politik. Kalau sudah tahu undang-undang ini bermasalah, lempar batu sembunyi tangan. Nuduh Demokrat dan segala macam," kata Feri Amsari.

"Jangan tuduh Demokrat, lah. PDIP apa, sih, keinginannya? Berarti enggak bagi KPK dan pemberantasan korupsi? Toh tidak," kata Feri tegas.

Feri mengatakan bahkan sebelum dilaksanakan, undang-undang hasil revisi sebetulnya sudah dapat dinilai.

"Karena itu di dalam azas peraturan pembentukan perundang-undangan, ada namanya azas dapat dilaksanakan," jelas Feri.

"Sebelum mendapatkan izin, harus digelar perkara terlebih dahulu untuk penyadapan. Bayangkan potensi bocornya itu," lanjutnya.

Feri kemudian mempertanyakan keberadaan Dewas yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Ia merujuk pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya harus berizin dari Dewas KPK.

"Ada lima orang baik yang tidak diragukan track record-nya, dimanfaatkan seolah-olah undang-undang ini baik, padahal pelaksanaannya sangat buruk. Dan itu terbukti dalam kasus ini," kata Feri.

• Desak KPK Periksa Caleg yang Digantikan Mulan Jameela, Hasanuddin Sebut Lebih Parah dari Kasus PDIP

Lihat videonya dari menit 5:30

Tanggapan Abraham Samad

Abraham Samad menyayangkan Tumpak yang menerima posisi Ketua Dewas KPK.

Ia berpendapat topoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Dewas KPK sama dengan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

Deputi ini adalah unit eselon I di KPK yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

"Jadi dia membawahi Direktorat Pengawasan Internal," jelas Abraham dalam acara tersebut.