KPK Tak Kunjung Geledah Kantor DPP PDIP, Pipin Sopian: Bukti Pemberantasan Korupsi Akhirnya Memble

Ada pun hingga Minggu (12/1/2020) kemarin KPK belum juga melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDIP terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 itu yang juga melibatkan bekas caleg PDIP Harun Masiku.

• Hasto Kristiyanto Ungkap Pembelaan soal Suap Wahyu Setiawan: Klaim Korban hingga Sebut Aspek Legal

Koruptor Diuntungkan

Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho angkat bicara soal kasus suap yang menyeret Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.

Dilansir TribunWow.com, menurut Emerson Yuntho ada kejanggalan dalam proses penggeledahan di Kantor PDIP.

Diketahui, KPK dikabarkan gagal menggeledah kantor partai berlambang kepala banteng itu.

Melalui tayangan YouTube Kompas TV, Minggu (12/1/2020), Emerson Yuntho menganggap keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menghambat kinerja lembaga antirasuah tersebut.

Termasuk dalam kasus yang melibatkan partai besar ini.

Mulanya, Emerson menyinggung soal kemungkinan ditutupnya kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020 ini.

"Ini kan ada nama yang hilang kan, Harun, apakah sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang?" ucap Emerson.

Ia menduga, penetapan tersangka hanya berhenti pada Harun Masiku saja.

Sedangkan dalang utama dalam kasus suap ini akan dibiarkan bebas.

"Kita kan enggak melihat karena mekanisme ini kalau tidak dilakukan penggeledahan, pencarian orang, ada kecurigaan ada upaya untuk melokalisir pelakunya hanya di Harun saja," ucap Emerson.

"Tapi tidak menyeret bandar kah, sponsor kah untuk misalnya dalam konteks PAW ini."

Lantas, Emerson menyinggung soal lambatnya proses penggeledahan di kepemimpinan baru KPK.

"Pertama begini, mekanisme penyadapan itu dilakukan di periode Pak Agus ya, periode pimpinan KPK sebelumnya," ujar Emerson.