Hasto Kristiyanto Ungkap 'Pembelaan' soal Suap Wahyu Setiawan: Klaim Korban hingga Sebut Aspek Legal

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDI Perjuangan Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang juga menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Oleh KPK, Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Namun demikian, menurut KPU, permohonan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas di parlemen melalui mekanisme pergantian antar-waktu, ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

• Sebut Setiap PDIP Gelar Kegiatan Besar Selalu Muncul Persoalan, Hasto Kristiyanto: Bukan Kebetulan

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, PDIP beberapa kali mengajukan permohonan agar Harun menjadi pengganti Nazarudin yang meninggal dunia itu.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons dengan sejumlah "pembelaan".

1. Aspek legal

Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa dirinya menandatangani surat dari DPP PDI Perjuangan untuk KPU.

Surat tersebut berkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

"Ya kalau tandatangannya betul," kata Hasto dalam acara Rakernas dan HUT PDIP ke-47 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Hasto tak mengonfirmasi secara detail surat apa saja yang ia tandatangani.

Pasalnya, menurut keterangan KPU sebelumnya, ada tiga buah surat yang seluruhnya ditandatangani oleh Hasto.

Ketiga surat itu semuanya berkaitan dengan PAW anggota DPR masa jabatan 2019-2024.

Hasto hanya menyebut bahwa tanda tangan itu ia berikan demi legalitas surat.

"Karena itu sudah dilakukan secara legal," ujarnya.

2. Membantah negosiasi