Sela Jubir KPK, Masinton Pasaribu Ungkap Keadaan saat KPK akan Geledah Kantor PDIP: Keburu Kabur

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu kecewa dengan penggeledahan Kantor DPP PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan itu terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan Politisi PDIP, Harun Masiku.

Kekecewaan Masinton Pasaribu itu diungkapkan di depan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri yang tersambung melalui sambungan telepon acara Apa Kabar Indonesia Malam tv One pada Minggu (12/1/2020).

• Kasus Suap yang Terjaring KPK Libatkan Politisi PDIP dan KPU, Hasto: PDIP Jadi Korban Framing

Masinton Pasaribu mulanya menceritakan keadaan saat tim lapangan KPK akan menggeledah Kantor DPP PDIP.

Menurut penjaga Kantor DPP, tim lapangan KPK tidak mau menunjukkan surat tugas penyelidikan KPK.

"Mas sebentar saya sela, ketika itu petugas kami minta dibacakan dan ditunjukkan surat tugas yah."

"Petugas tim di lapangan itu tidak mampu menunjukkan, bahkan ketika saya bilang ke petugas PDI Perjuangan yang menjaga kantor minta surat dari petugas penyelidik KPK,"

"Minta dibacakan, tidak mau ditunjukkan. Tidak mampu," cerita Masinton.

Bahkan, Masinton mengatakan petugas KPK tersebut langsung pergi ketika dirinya bergegas menuju Kantor DPP PDIP.

"Bahkan saya mau datang ke sana keburu kabur itu penyelidik KPK," katanya.

• Soal Kantor DPP PDIP yang Gagal Digeledah KPK, Masinton Pasaribu Beri Ancaman pada Tim Penggeledah

Sehingga, Masinton menyinggung sekat-sekat kelompok di dalam tubuh KPK yang hingga kini belum bisa diatasi.

"Itu artinya apa Mas, jangan dihilangkan deh bahwa geng di dalam antar penyelidik dan penyidik KPK belum mampu dikonsolidir oleh pimpinan yang sekarang karena memang baru dilantik," ucap dia.

Lalu, sambil menunjukkan sebuah surat di dalam layar gadgetnya, Masinton mengatakan bahwa tim yang akan menggeledah Kantor DPP PDIP ini sering berbuat illegal.

"Jadi ini tim yang bergerak yang diberikan surat tugas sejak bulan berapa ini, bulan Desember ini kan ada surat tugasnya ini yang bulan Desember sebelum pimpinan KPK ini dilantik,"

"Dan inilah yang bertindak semaunya, inilah yang membuat kredibilitas penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK selama ini diragukan oleh publik," ungkap Masinton.