Konflik RI dan China di Natuna
Soal Masalah Natuna, Pengamat Sarankan Menlu Koordinasi dengan Negara ASEAN Lain
Menurut pengamat hubungan internasional, Menlu harus berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi China.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
Menurut Christina, Indonesia harus dapat memilah apakah ini persoalan hukum yang perlu ditindak secara hukum juga.
"Kita harus bedakan. Kalau memang ada pelanggaran yang sifatnya hukum, ya penindakan hukum adalah salah satu jalan keluarnya," kata Christina.
Ia juga menjelaskan beberapa kemungkinan alasan China masuk ke wilayah Indonesia.
"Kalau soal motif, pasti ada benefit kenapa mereka mau melakukan itu. Kita dengar perairan Natuna ini merupakan nomor 12 penghasil ikan terbesar. China juga katanya sedang menghadapi kesulitan ketahanan pangan. Jadi memang ada motif bagi mereka," katanya.
Menurut Christina, kapal-kapal China tetap nekat memasuki perairan Indonesia meskipun penjagaan sudah diketatkan.
"Pada 2016 ini pernah terjadi. 2017 sepertinya absen, sampai 2019. Lalu ini terjadi, menjadi perhatian semua orang, meningkatkan pengawasan di situ, tapi kok ya masih di situ," jelasnya.
• Masalah Natuna juga sempat Memanas di Tahun 2016, Jokowi Langsung Datang dan Rapat di Kapal Perang
Ia menegaskan harus ada penegasan soal wilayah yang dikuasai Indonesia, yakni dengan hadir di daerah tersebut.
"Indonesia kan negara kepulauan dengan laut yang luas. Dengan segala keterbatasan kita, kita harus menunjukkan adanya penguasaan efektif. Kita pernah kehilangan Pulau Sipadan-Ligitan karena kita tidak bisa membuktikan memiliki penguasaan di situ," katanya.
"Jangan sampai kasus itu terjadi lagi di pulau-pulau yang lain," tegas Christina.
Mengenai saran yang akan diberikan kepada pemerintah, Christina menyebutkan akan memberikan tugas penjagaan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Ada yang namanya Bakamla. Mereka bisa melakukan fungsi seperti coast guard. Itu harus kita dukung penuh agar bisa melakukan tugas pengawasan yang efektif," jelas Christina.
Ia mengatakan akan mendorong nelayan untuk melaut terutama di batas terluar Indonesia untuk menunjukkan kehadiran negara.
"Selain itu kita juga harus mendorong nelayan-nelayan kita untuk pergi melaut ke daerah-daerah ini supaya kelihatan, Indonesia memang berhak. Mereka ada presence-nya di situ," katanya.
Menurut Christina, cara tersebut akan efektif dan dapat menjadi bukti apabila suatu saat terjadi perselisihan.
"Itu efektif untuk menunjukkan penguasaan. Karena ketika kita berbicara dispute (perselisihan), pembuktiannya dari mana? Ini akan menjadi key point yang akan dilihat," terangnya.
Lihat videonya dari menit 5:40
• Soal Konflik di Natuna, Media Asing Beberkan Pernyataan Pengamat Asal China, Singgung Impian Jokowi
(TribunWow.com/Brigitta Winasis)