Konflik RI dan China di Natuna
Soal Masalah Natuna, Pengamat Sarankan Menlu Koordinasi dengan Negara ASEAN Lain
Menurut pengamat hubungan internasional, Menlu harus berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi China.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan tidak ada tawar-menawar soal Natuna, pengamat hubungan internasional Aleksius Jemadu mengatakan perlu ada langkah koordinasi dengan negara lain.
Dalam acara Kompas Petang di KompasTV, Aleksius Jemadu menyarankan agar Menlu segera menghubungi negara ASEAN lainnya untuk membahas tindakan konfrontasi China.
"Jadi saya berharap Menlu mengambil inisiatif untuk kontak negara-negara lain. Karena kalau Indonesia bisa ditekan, sementara ini dalam proses pembahasan Code of Conduct, itu nanti mungkin China dalam rangka menekan Indonesia supaya Code of Conduct menguntungkan China," kata Aleksius, Selasa (7/1/2020).
• TNI Kerahkan Jet Tempur F-16 di Natuna, Sebut China Lakukan Provokasi untuk Memancing Indonesia
"Jangan lupa, di Laut China Selatan, China sudah punya kontrol de facto. Dengan infrastruktur militer yang dia bangun di pulau-pulau yang disengketakan itu," lanjutnya.
Menurutnya, konfrontasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan berdampak buruk bagi kawasan ASEAN.
"Kita katakan kepada mereka, kalau dibiarkan, ini preseden yang tidak baik bagi kawasan Asia Tenggara. Bahwa ada suatu negara besar yang memaksakan kehendaknya, terang-terangan melawan suatu hukum internasional. Tidak bagus itu untuk ASEAN," jelas Aleksius.
Ia menyebutkan satu dari beberapa alasan ASEAN dibentuk adalah untuk menghadapi negara-negara besar yang ingin mengambil keuntungan dari wilayah ASEAN.
"ASEAN adalah platform regional yang dimaksudkan oleh anggota-anggotanya termasuk Indonesia justru untuk menghadapi negara-negara besar yang dengan sesuka hati ingin berperang di Asia Tenggara," kata Aleksius.
"Kita tidak bisa terima itu. Kita hanya bisa terima kerja sama untuk kemakmuran bersama, keamanan bersama. Jangan kita tingkatkan ini ke arah militer, tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan," tegasnya.
• Soal Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna, Ketua Himpunan Nelayan Sindir Menteri KKP Sebelumnya
Menurut Aleksius, Indonesia harus menyadarkan negara-negara tetangga akan pentingnya persoalan ini sebagai masalah bersama.
"Selama ini 'kan kita bergerak sendiri. Saya kita sudah tiba saatnya kita mengajak juga negara ASEAN lainnya, ini persoalan kita bersama," kata Aleksius.
Ia menyebutkan keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangat penting untuk negara-negara kepulauan, sehingga pelanggaran ZEE oleh negara lain akan sangat merugikan.
"Ini ZEE untuk negara-negara kepulauan seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, itu sangat penting. Seandainya ada satu negara besar yang bisa berbuat sesukanya di situ, ini unacceptable. Tidak bisa kita terima," jelas Aleksius.
• Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Salim Said Singgung Tindakan Tegas: Senjata yang akan Bicara
Dalam acara yang sama, hadir pula anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Christina Aryani.
