Soal Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna, Ketua Himpunan Nelayan Sindir Menteri KKP Sebelumnya

TRIBUNWOW.COM - Sejumlah 150 nelayan dari pesisir Pantura menyatakan siap dikirim untuk menggiatkan kegiatan perikanan di daerah Natuna, Kepulauan Riau.

Ketua Himpunan Nelayan Indonesia, Siswaryudi Heru, berpendapat pengaturan penggunaan kapal perlu dibenahi.

Awalnya, Siswaryudi menjelaskan kekayaan alam yang terdapat di wilayah perairan Natuna.

• Soal Konflik di Natuna, Media Asing Beberkan Pernyataan Pengamat Asal China, Singgung Impian Jokowi

"Sepengetahuan kami di situ banyak gas, sumber mineralnya tinggi," kata Siswaryudi Heru dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di TvOne, Selasa (7/1/2020).

Menurut Siswaryudi, selama ini kapal nelayan yang digunakan nelayan belum optimal meskipun sudah ada peraturannya.

"Sekian tahun kita tidak menggunakan secara optimal. Yang boleh terjun kan kapal-kapal 150 GT (gros ton), tapi kenyataannya di lapangan enggak sampai 100 GT," jelasnya.

Ia menjelaskan kapal dengan kapasitas 150 GT kurang memadai untuk keperluan laut lepas.

Ia juga turut menyindir Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum Edhy Prabowo menjabat.

"Kebijakan dari Menteri KKP sebelumnya. Sebenarnya untuk daerah-daerah lain oke. Tapi kalau untuk high sea sebetulnya 150 GT itu kecil sekali," lanjut Siswaryudi.

"Nelayan-nelayan dari Pantura yang tadinya eks-cantrang beroperasi di Natuna, ya enggak berani. Karena ombaknya 'kan bisa hampir lima meter. Mereka 'kan mikir keselamatan jiwanya," katanya.

Ia berpendapat pengerahan nelayan ke wilayah Natuna sebagai hal yang bagus.

"Bagus, bagus sekali. Supaya dilihat internasional bahwa punya aktivitas di situ. 'Kan kita dikasih hak pengelolaan di ZEE," sambung Siswaryudi.

Siswaryudi menjelaskan selama ini nelayan Natuna tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan nelayan asing.

"Kita nanya sama nelayan di sana, mereka bilang tidak bersentuhan dengan nelayan asing," katanya.

Meskipun demikian, tidak diketahui secara persis situasi lapangan yang dihadapi nelayan.