Soal Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna, Ketua Himpunan Nelayan Sindir Menteri KKP Sebelumnya

"Logika di lapangannya langsung 'kan kita enggak tahu persis," jelas Siswaryudi.

• Para Menteri Beda Sikap soal Klaim China di Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar

Selama ini nelayan-nelayan lokal menghindari konflik dengan nelayan asing karena medannya sendiri sudah berat.

"Nelayan-nelayan kita di daerah high sea itu 'kan justru menghindari bentrok. Karena medannya saja sudah berat," katanya.

"Usulan dari Menko Polhukam untuk mengerahkan sampai 150 kapal dari Pantura ke Natuna sangat bagus, tetapi hukummnya diperbaiki dulu. Jadi kapal di atas 150 GT. Kalau berangkat 150 kapal tapi enggak sampai 150 GT, ya balik lagi," sambungnya.

Menurut Siswaryudi, nelayan tidak akan terdampak langsung terhadap konflik politik yang terjadi di antara dua negara.

"Nelayan enggak ada apa-apa, sih. 'Kan nelayan enggak ada urusan politis. Nelayan urusannya bagaimana bisa dapat ikan, dijual, buat hidup," kata Siswaryudi.

"Politik 'kan digoreng, semua dipolitisasi."

Ia meminta agar Presiden Joko Widodo bersikap tegas karena sudah menyangkut batas teritorial negara.

"Presiden Jokowi memang harus tegas, dalam arti, itu 'kan teritorial dan kita memang dikasih hak untuk mengelola ZEE," katanya.

"Tapi kalau enggak dikelola dengan baik, orang pasti masuk, lah."

• Soal Natuna, Mahfud MD Sebut Indonesia Tak akan Perang dengan China: Hubungan Lanjut seperti Biasa

Konflik Politik

Dalam acara yang sama, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Salim Sahid turut mengomentari permasalahan politik yang terjadi.

"Kalau dia melanggar wilayah kita, ya harus diusir, dong," kata Salim Sahid.

"Kalau dia melawan, kita tidak bisa tidak terpaksa menggunakan alutsista. 'Kan sederhana sekali persoalannya," katanya.

Menurut Salim, penggunaan senjata adalah kelanjutan dari konflik politik.