Pengamat Politik Ungkap Pesan Tersirat Jokowi pada Anies Baswedan: Kenapa Ini Enggak Diseriuskan

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik, Pangi Chaniago menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan pesan tersirat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait permasalahan Banjir di awal 2020.

Pangi mengatakan bahwa pesan tersirat itu diberikan Jokowi pada Anies Baswedan melalui peninjauan ke Waduk Pluit pada Sabtu (4/1/2020).

Hal itu diungkapkan Pangi Chaniago saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam tv One pada Sabtu (4/1/2020).

• Sejumlah Warga DKI Jakarta Ingin Gugat Pemprov soal Banjir, Tim Advokasi: Kami Mengajak Teman-teman

"Makna politik dari pertemuan gestur Pak Jokowi datang ke Waduk Pluit itu misalnya itu waduk yang dibangun era Pak Jokowi dan itu pernah mengalami pendangkalan yang pernah dikritik oleh Bu Susi."

"Padahal dulu ini sangat diandalkan, nah artinya itu secara tidak langsung kan ada pesan ke Pak Anies," jelas Pangi dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tv One.

Pangi menilai bahwa Jokowi ingin memberikan pesan kepada Anies mengapa Waduk Pluit tersebut tidak dirawat secara serius.

"Seolah-olah kenapa ini enggak diseriuskan', tidak diupayakan untuk bekerja maksimal untuk waduk-waduk ini, penampungan raksasa," ujarnya.

Menurut Pangi, hal itu ada masih ada hubungannya dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang sempat menanyakkan mengapa normalisasi sungai hanya dilakukan sepanjang 16 kilometer.

• Ditanya Adakah Rasa Gengsi Anies Baswedan Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir, Sutiyoso Beri Imbauan

"Nah saya melihat Pak Anies dan Pak Jokowi sendiri itu juga menyambung ceritanya dengan Pak Basuki misalnya, Pak Basuki bilang kok normalisasi cuma 16 kilometer saja sementara ini mustinya selesai," kata dia.

Pangi bertanya-tanya apakah keikutsertaan Jokowi dalam penanganan bencana banjir itu membuat semakin runyam.

"Dari kontestasi elektoral ada legitimasi, mendelegitimasi apa Anies bagian dari trah atau bagian dari keberlanjutan, apakah adanya Pak Jokowi menjadi makin rumit," ungkapnya.

Sedangkan, persoalan banjir memang harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan pusat.

Apalagi ada 13 sungai yang melintasi tiga provinsi sekaligus sehingga harus ada campur tangan Pemerintah Pusat.

"Padahal misalnya untuk menyelasaikan persoalan banjir, persoalan banjir Jakarta dari level hulu sampai level hilir."

"Menyelesaikan persoalan fundamental termasuk 13 sungai tadi, waduk dan seterusnya itu kan sinergisitas presidennya, sekarang Pak Jokowi presidennya," jelas Pangi.