Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Pakar Hukum Internasional: Kita Kuat-kuatan di Tengah Laut

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Hikmahanto Juwana lantas menyebut kebijakan itu justru menyenangkan pemerintah China.

Melalui tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto Juwana mulanya menyoroti tentang ratusan aparat TNI yang dikerahkan untuk mengamankan perairan Natuna.

Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal China diketahui berada di perairan Natuna tanpa izin.

• Kemungkinan Angkatan Laut Indonesia Keluarkan Tembakan untuk Kapal China di Natuna

Lantas, Hikmahanto pun menyinggung kebijakan Edhy Prabowo yang enggan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

"Betul sekali, jangan sampai nanti pemerintah China atau masyarakat China tertawa," kata Hikmahanto.

"Seolah-olah Indonesia ini tidak bisa membedakan antara kedaulatan dengan hak berdaulat."

Hikmahanto menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo itu menguntungkan pemerintah China.

Namun, malah merugikan pemerintah Indonesia.

Ia menilai, kebijakan Edhy Prabowo itu tak tegas.

"Itu yang harusnya sinyal baik untuk China, tapi sinyal enggak baik di Indonesia, seolah-olah sudah lunak," ujar dia.

• Tanggapi Kritikan Susi Pudjiastuti soal Natuna, Moeldoko Sebut Ada Dua Skala Besar yang Dilakukan

Permyataan Hikmahanto itu pun langsung ditanggapi oleh sang presenter.

"Sinyal baik untuk pencuri ikan tapi sinyal tidak baik bagi Indonesia gitu ya?," tanya presenter.

"Iya betul," jawab Hikmahanto.

Hikmahanto lantas mengungkap fakta baru soal kondisi perairan Natuna.

Ia menyebut nelayan di Natuna Utara selama ini kerap dihalau oleh kapal China saat berlayar. 

"Jadi yang harus dilakukan kalau menurut saya kapal-kapal KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kita harus melindungi nelayan kita di Natuna Utara," ucap Hikmahanto.

"Karena mereka suka di halau-halau juga oleh coast guard China."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)