Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Pakar Hukum Internasional: Kita Kuat-kuatan di Tengah Laut

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengungkap hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan polemik perairan Natuna.

Diketahu, China dan Indonesia sama-sama mengklaim kepemilikan perairan Natuna.

Bahkan, sejumlah kapal China tetap bertahan di perairan Natuna meski sudah diimbau untuk meninggalkan wilayah tersebut.

• Edhy Prabowo Jadi Sorotan seusai Kapal Asing Serbu Natuna, Luhut Binsar Langsung Beri Pembelaan

• Kemungkinan Angkatan Laut Indonesia Keluarkan Tembakan untuk Kapal China di Natuna

Melalui tayangan YouTube tvOneNews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto menyatakan, kapal coast guard yang berada di perairan Natuna itu bukanlah milik tentara.

"Kalau di China itu ada yang namanya coast guard, dia bukan tentara," ucap Hikmahanto.

"Jadi dia bisa melakukan penegakan hukum."

Hikmahanto menjelaskan, di Indonesia tak terdapat konsep coast guard yang jelas.

Disebutnya, bahkan banyak pihak yang mengklaim diri sebagai coast guard.

"Nah kalau kita di Indonesia yang namanya coast guard itu tidak jelas, karena Bakamla akan mengatakan 'Kami coast guard'," ucapnya.

"Lalu kemudian kepolisian juga akan mengatakan 'Kami coast guard'."

"Lalu KKP bahkan ada KPLP yang di bawah Kementerian Perhubungan juga mengatakan 'Kami coast guard'."

Namun, menurutnya, hal itu bukanlah hal penting.

Hikmahanto menyebut pemerintah kini perlu fokus pada perlidungan para nelayan di perairan Natuna.

Ia menyebut, perairan Natuna kini justru dieksploitasi oleh nelayan China.

"Oke lah lepas dari kami coast guard, lakukan upaya untuk melindungi nelayan-nelayan kita ketika mereka mengeksploitasi," ucap Hikmahanto.

"Dan kemudian kalau kita berhadap-hadapan dengan kapal coast guard dari China ya sudah sekarang ada tanda kutip, kuat-kuatan di tengah laut."

• 4 Solusi atasi Ketegangan dengan China soal Natuna Dibeberkan oleh Pakar Hukum: Jangan Berunding

Bahkan ia menyebut, pemerintah Indonesia hanya perlu menunggu kapal China kembali ke negara asal jika bensinnya sudah habis.

"Bisa-bisa sampai kita tunggu aja kapal coast guard China sampai habis bensin pulang kembali."

Lantas, Hikmahanto menyebut pemerintah Indonesia hanya perlu memberikan peringatan pada China soal kepemilikan perairan Natuna.

"Cuma yang kita sekarang ingin sampaikan pada pemerintah China adalah kami tidak mengakui perairan sejenis ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang kamu klaim," ujar Hikmahanto.

"Karena itu alasannya historis, tidak dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 1982, bahkan sudah ada putusan dari PCA (Pengadilan Tetap Arbitrase) yang mengatakan itu gugur."

Lebih lanjut, Hikmahanto justru menyinggung nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hikmahanto mengimbau Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Bahkan, ia meminta Prabowo Subianto untuk mencontoh tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 lalu.

"Kalau kita mau ada kegiatan konkret yang mau saya lihat adalah Menteri Pertahanan seperti pada waktu presiden 2016 datang ke Natuna Utara lakukan rapat di sana," kata dia.

"Tunjukkan bahwa kami Indonesia menguasai secara efektif zona ekonomi ekslusif, bukan kedaulatan."

Simak video berikut ini menit 3.30:

Prabowo Subianto Tak Tegas?

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut kebijakan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, justru melunak.

Diketahui, Edhy Prabowo sempat mengatakan tak akan menenggelamkan kapal yang melewati tanpa izin dan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Hikmahanto Juwana lantas menyebut kebijakan itu justru menyenangkan pemerintah China.

Melalui tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto Juwana mulanya menyoroti tentang ratusan aparat TNI yang dikerahkan untuk mengamankan perairan Natuna.

Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal China diketahui berada di perairan Natuna tanpa izin.

• Kemungkinan Angkatan Laut Indonesia Keluarkan Tembakan untuk Kapal China di Natuna

Lantas, Hikmahanto pun menyinggung kebijakan Edhy Prabowo yang enggan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

"Betul sekali, jangan sampai nanti pemerintah China atau masyarakat China tertawa," kata Hikmahanto.

"Seolah-olah Indonesia ini tidak bisa membedakan antara kedaulatan dengan hak berdaulat."

Hikmahanto menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo itu menguntungkan pemerintah China.

Namun, malah merugikan pemerintah Indonesia.

Ia menilai, kebijakan Edhy Prabowo itu tak tegas.

"Itu yang harusnya sinyal baik untuk China, tapi sinyal enggak baik di Indonesia, seolah-olah sudah lunak," ujar dia.

• Tanggapi Kritikan Susi Pudjiastuti soal Natuna, Moeldoko Sebut Ada Dua Skala Besar yang Dilakukan

Permyataan Hikmahanto itu pun langsung ditanggapi oleh sang presenter.

"Sinyal baik untuk pencuri ikan tapi sinyal tidak baik bagi Indonesia gitu ya?," tanya presenter.

"Iya betul," jawab Hikmahanto.

Hikmahanto lantas mengungkap fakta baru soal kondisi perairan Natuna.

Ia menyebut nelayan di Natuna Utara selama ini kerap dihalau oleh kapal China saat berlayar. 

"Jadi yang harus dilakukan kalau menurut saya kapal-kapal KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kita harus melindungi nelayan kita di Natuna Utara," ucap Hikmahanto.

"Karena mereka suka di halau-halau juga oleh coast guard China."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)