Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Pakar Hukum Internasional: Kita Kuat-kuatan di Tengah Laut

"Dan kemudian kalau kita berhadap-hadapan dengan kapal coast guard dari China ya sudah sekarang ada tanda kutip, kuat-kuatan di tengah laut."

• 4 Solusi atasi Ketegangan dengan China soal Natuna Dibeberkan oleh Pakar Hukum: Jangan Berunding

Bahkan ia menyebut, pemerintah Indonesia hanya perlu menunggu kapal China kembali ke negara asal jika bensinnya sudah habis.

"Bisa-bisa sampai kita tunggu aja kapal coast guard China sampai habis bensin pulang kembali."

Lantas, Hikmahanto menyebut pemerintah Indonesia hanya perlu memberikan peringatan pada China soal kepemilikan perairan Natuna.

"Cuma yang kita sekarang ingin sampaikan pada pemerintah China adalah kami tidak mengakui perairan sejenis ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang kamu klaim," ujar Hikmahanto.

"Karena itu alasannya historis, tidak dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 1982, bahkan sudah ada putusan dari PCA (Pengadilan Tetap Arbitrase) yang mengatakan itu gugur."

Lebih lanjut, Hikmahanto justru menyinggung nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hikmahanto mengimbau Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Bahkan, ia meminta Prabowo Subianto untuk mencontoh tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 lalu.

"Kalau kita mau ada kegiatan konkret yang mau saya lihat adalah Menteri Pertahanan seperti pada waktu presiden 2016 datang ke Natuna Utara lakukan rapat di sana," kata dia.

"Tunjukkan bahwa kami Indonesia menguasai secara efektif zona ekonomi ekslusif, bukan kedaulatan."

Simak video berikut ini menit 3.30:

Prabowo Subianto Tak Tegas?

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut kebijakan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, justru melunak.

Diketahui, Edhy Prabowo sempat mengatakan tak akan menenggelamkan kapal yang melewati tanpa izin dan mencuri ikan di perairan Indonesia.