Sandiaga Uno Beri Jokowi Solusi agar Papua Senantiasa Harmoni: Ini Sudah Berkepanjangan

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar situasi di Papua dapat menjadi lebih baik.

Sandiaga Uno mengatakan yang harus dilakukan oleh Jokowi adalah berada langsung di sana dan menjadikan Papua sebagai prioritas pertama Indonesia.

Dikutip TribunWow.com, mulanya Sandiaga Uno menjelaskan bagaimana pemerintah harus mengulas kembali situasi yang terjadi di Papua.

• Cerita di Balik Aksi Heroik Tiga Taruna Akmil yang Selamatkan Penumpang Perahu Karam di Papua

Selain itu ia juga berpesan agar pemerintah meninjau kembali bagaimana Freeport menjalankan usahanya.

"Kita harus mengubah bukan hanya narasinya tapi bagaimana usaha dijalankan selama ini," kata Sandiaga Uno di acara 'HOT Indonesia' Talk Show tvOne, Sabtu (4/1/2020).

"Menurut saya, Freeport sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk melibatkan diri, tapi kita membutuhkan pihak swasta dan pemerintah," tambahnya.

Sandiaga Uno menyarankan agar Jokowi dan para petinggi negara lainnya menunjukkan keseriusannya dalam mengurus Papua melalui diskusi langusng dengan warganya.

"Para pemimpin harus duduk bersama di sana dan perlihatkan bahwa ini prioritas utama dari bangsa kita sekarang ini," jelasnya.

Konflik Papua yang sudah berlangung sejak sekian lama menurut Sandiaga Uno tidak bisa lagi dibiarkan.

"Saya rasa ini sudah berkepanjangan," ungkapnya.

"Ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dibiarkan terjadi seperti ini," lanjut Sandiaga Uno.

Ia kembali berpesan kepada petinggi negara agar menjadikan penyelesaian konflik Papua sebagai prioritas utama.

"Para pemimpin harus berada di sana, ini harus menjadi prioritas, tugas utama," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno melihat masalah di Papua bukan hanya berasal dari Freeport.

"Saya rasa bukan hanya masalah freeport, tapi pihak swasta juga harus berperan sebab jika keamanan dan ketenangan kembali," terangnya.

Sandiaga Uno meyakini apabila dilakukan usaha secara serius untuk menemukan pemecahan masalah di Papua, warga akan menemui titik temu bersama pemerintah.

"Kurasa semua orang akan menyadari mereka harus bicara dan mencarikan solusi," jelasnya.

"Ini masalah kita bersama, kita berada di perahu yang sama," lanjut Sandiaga Uno.

• Tanggapan Wakil Gubernur Papua soal Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga: Ada Mekanismenya

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.05:

Mahfud MD Minta Australia Dukung Pengakuan Papua sebagai NKRI

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, Kamis (7/11/2019).

Kala bertemu dengan Mahfud MD, Peter Dutton juga ditemani Menteri Luar Negeri Autralia, Marise Payne.

Mahfud MD menjelaskan, selain membicarakan kerja sama, dalam pertemuan tersebut dirinya juga meminta dukungan Australia agar negara kanguru tersebut mengakui Papua sebagai wilayah resmi NKRI.

• Di ILC, Mahfud MD Blak-blakan Ungkap Sosok Penyebar Radikalisme di Indonesia: Nanti Jadi Masalah

"Ya, kami berbicara tentang kerja sama negara-negara Indo-Pasifik," ucap Mahfud MD dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

"Dan tentu saja tentang menguatkan dukungan Australia bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI yang tak boleh diganggu gugat," imbuhnya.

Selaku Menko Polhukam, Mahfud MD juga membicarakan tentang kerja sama pemberantasan terorisme yang kini sedang banyak diperbincangkan publik.

Mantan Menteri Pertahanan itu menyatakan bahwa kelompok terorisme kini semakin canggih perkembangannya.

Tak hanya di Indonesia, namun juga di berbagai penjuru dunia.

Untuk itu, Mahfud MD menyebut kerja sama antar negara sangat penting untuk memberantas terorisme.

"Dengan Menlu (Menteri Luar Negeri) Marise, kami berbicara juga tentang kerja sama hukum sekaligus sikap yang sama untuk menghadapi terorisme," terang Mahfud MD.

Selain bertemu dengan kedua menteri tersebut, Mahfud MD juga sempat menghadiri konferensi internasional tentang terorisme yang digelar pada Kamis-Jumat (7-8/11/2019) di Melbourne, Australia.

Dalam konferensi tersebut, Mahfud MD juga sempat menyampaikan pidato terkait terorisme.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa dengan kemajuan teknologi dan informasi tutut dimanfaatkan oleh kelompok terorisme tertentu.

"Dalam pidato sebagai Menko Polhukam saya menekankan bahwa sekarang ini dunia teknologi informasi dan komunikasi memudahkan orang di seluruh dunia melakukan transaksi keuangan melalui internet," ujar Mahfud MD.

• Mahfud MD Jadi Menko Polhukam, Rocky Gerung: Justru Dia Mulai dengan Mengancam Masyarakat

• Menteri Tak Lagi Bisa Seenaknya, Mahfud MD Sebut Jokowi Beri Menko Hak Batalkan Kebijakan Menteri

Dalam pidatonya itu, Mahfud MD juga menyinggung soal kemudahan kelompok terorisme untuk menjual maupun membeli peralatan senjata melalui internet.

"Pada saat yang sama kemajuan teknologi informasi itu sering juga digunakan oleh kelompok terroris unuk kegiatan terorisme," kata Mahfud MD.

"Seperti transfer uang untuk jual beli senjata secara illegal, pelatihan militer serta untuk kelompok teroris dan lain-lain."

Menurutnya, transaksi pembiayaan aksi terorisme itu kerap menggunakan modus bisnis.

Modus tersebut kini dianggap lazim di dunia internasional.

"Itu semua dibungkus melalui transaksi bisnis atau pengiriman uang melalui kegiatan dagang secara terpecah-pecah," ujar Mahfud MD.

"Seluruh dunia menghadapi ancaman transaksi finansial kaum teroris yang seperti itu."

Mahfud MD Ungkap Penyebar Radikalisme di Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengungkap oknum yang menyebarkan radikalisme di Indonesia. 

Diketahui, belum lama ini isu radikalisme tengah menjadi perbincangan publik.

Terkait isu itu, Mahfud MD pun menyebut kelompok radikal yang sudah mendekam di penjara.

Hal itu disampaikannya melalui acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (5/11/2019).

Mahfud MD menantang orang-orang yang memiliki pandangan berbeda soal radikalisme untuk berdebat.

"Ayo mau bicara, apa teorinya? Apa dalilnya, kan selalu begitu," tegas dia.

Ia menegaskan sekali lagi, orang boleh berwacana soal radikalisme.

Sehingga, jangan menuduh pemerintah anti-kebebasan bagi rakyatnya yang ingin bersuara.

"Boleh berwacana tetapi jangan dibilang kalau orang membuat kontra wacana seperti saya, kalau dibilang anti-kebebasan, enggak."

"Mereka boleh bicara, tapi saya juga harus boleh bicara membantah," tegas Mahfud MD.

• Cerita Mahfud MD soal Ibunya yang Menangis saat Tahu sang Putra Jadi Menko Polhukam

• Menteri Tak Lagi Bisa Seenaknya, Mahfud MD Sebut Jokowi Beri Menko Hak Batalkan Kebijakan Menteri

Lantas, ia menyinggung soal pembentukan Badan Peminaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai upaya menangkal radikalisme. 

"Pemerintah sekarang sudah buat misalnya BPIP, bahwa itu belum efektif, itu kan baru berdiri berapa lama, itu pun diganggu terus kan, ya silakan saja," ujar Mahfud MD.

Untuk menangkal paham radikalisme, pemerintah disebutnya telah membuat kesepakatan dengan beberapa menteri.

"Pemerintah sudah begitu, dan kesepakatan-kesepakatan dengan menteri pendidikan dan kebudayaan sudah ada, dengan Menteri Agama sudah ada, dengan Menkumham sudah ada," terang Mahfud MD.

"Untuk pada saatnya kita melakukan secara lebih sistematis dan masif pelaksanaan itu."

Lebih lanjut, Mahfud MD mengutarakan pendapatnya tentang penyebar radikalisme.

Simak video berikut ini menit 7.16:

(TribunWow.com/Anung Malik/Jayanti Tri Utami)