Tak Setuju UN Jadi Alat Pendaftaran, Sophia Latjuba: Kelemahan Pemerintah Jangan Dijatuhkan ke Murid

"Menurut saya gini, pendidikan itu hak dasar pak, hak dasar yang harus dipenuhi negara," jelas Retno.

"Dalam keadaan apapaun harus dipenuhi dan itu perintah dari konstitusi."

"Atas dasar itu, sistem zonasi berkeadilan, di mana seorang anak bisa sekolah di manapun tanpa melihat nilai ujian nasionalnya, tetapi karena memang jarak, dan kedua adalah kemampuan yang tidak hanya kecakapan akademik."

Mendengar perdebatan antara Sudewo dengan Retno, Sophia Latjuba mencoba menambahi.

Sophia Latjuba mengatakan selain zonasi, nilai rapor seharusnya juga sudah cukup digunakan sekolah untuk melakukan seleksi siswa baru.

Tidak perlu dengan nilai ujian yang dirasa sangat membebankan siswa.

"Bukannya rapor itu sudah cukup ya, rapor sekolah dengan tes, dengan esai, dengan portofolio, apapun adalah hasil pembelajaran si anak selama tiga tahun atau enam tahun," terang Sophia Latjuba.

"Itu sudah cukup oleh SMP, SMA melihat, oh ini anak berkompetensi di bagian sini-sini."

"Kita bisa diterima, kenapa harus ujian nasional, saya enggak ngerti lho."

• Penggantian Sistem Ujian Nasional oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

Lebih lanjut, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Anindito Aditomo memberikan penjelasan kenapa ada seleksi untuk naik ke jejang sekolah selanjutnya.

Menurutnya, hal itu lantaran jumlah sekolah di Indonesia masih belum mencukupi untuk menampung semua siswa.

"Problem yang muncul karena negara belum mencukupi jumlah sekolah, jadi harus dituntut adalah negara untuk memenuhi kewajibannya," kata Anindito.

Oleh karena itu, Sophia Latjuba akhirnya mengatakan kepada Sudewo untuk tidak menjadikan kelemahan atau kekurangan pemerintah dilimpahkan ke murid.

Yaitu dengan diadakan ujian nasional tadi, yang juga dapat digunakan untuk patokan seleksi ke jejang berikutnya.

"Ya jadi kelemahan pemerintah jangan dijatuhkan ke murid dong," ujar Sophia Latjuba.