Breaking News:

Terkini Nasioanal

Penggantian Sistem Ujian Nasional oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

Ini komentar Presiden Joko Widodo soal program kebijakan baru dari Mendikbud Nadiem Makarim.

Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Ananda Putri Octaviani
YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi beri tanggapan soal ujian nasional yang dihapus oleh Mendikbud Nadiem Makarim 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimintai tanggapan terkait peniadaan Ujian Nasional (UN) setelah tahun 2020.

Diketahui, Ujian Nasional (UN) pada 2020 mendatang akan menjadi yang terakhir dilaksanakan.

Hal ini menyusul adanya pengumuman dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal penggantian program evaluasi siswa tersebut.

Terkait hal tersebut, Jokowi pun memberikan komentarnya seusai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Kamis (12/12/2019).

 

Nadiem Makarim Jelaskan Format Pengganti Ujian Nasional (UN) hingga Perubahan Sistem Zonasi

Dilansir dari video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan dirinya mendukung keputusan Nadiem Makarim tersebut.

Presiden mengatakan pada program pengganti UN nanti terdapat assesment kompetensi dan survei karakter.

"Artinya yang di-assessment nanti adalah sekolah dan guru-guru, juga ada yang namanya nanti survei karakter," tutur presiden.

Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pendidikan Indonesia.

"Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level mana, tingkat yang mana," ujar Jokowi.

Mengenai kesiapan sekolah dan guru soal assesment tersebut, Jokowi menyatakan nantinya tiap sekolah terdapat tingkatan angkanya.

"Ya artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya," papar Jokowi.

"Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi."

Meski pendidikan dasar dan menengah ditangani oleh pemerintah daerah, Jokowi berujar itu merupakan hal teknis.

Menurutnya, segala kebijakan bersumber dari pemerintah pusat.

"Bisa saja suatu saat nanti, misal nanti perhitungan dari Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat, bisa saja," ujar Jokowi.

"Tapi kalau misalnya policy ini betul-betul misalnya menaikan kualitas pendidikan kita, menaikan PISA kita, ya tentu kita jalani terus," tandasnya.

Halaman
123
Tags:
Ujian NasionalNadiem MakarimJokowi
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved