Soal Rangkap Jabatan di BUMN, Andre Rosiade Singgung Rini Soemarno: Direksi Merasa Tak Perlu Diawasi

TRIBUNWOW.COM - Politisi Gerindra Andre Rosiade memberikan tanggapan soal temuan rangkap jabatan di BUMN.

Diketahui, rangkap jabatan tersebut satu di antaranya dilakukan oleh eks Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang diungkap oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Dilansir TribunWow.com dari Sapa Indonesia Malam, Senin (16/12/2019) Andre Rosiade menyinggung soal direksi dan komisaris BUMN di era kepemimpinan Rini Soemarno.

• Arya Sinulingga Ungkap 2 Perintah Erick Thohir ke Ahok untuk Tentukan Nasib 142 Anak Cucu Pertamina

Mulanya, Andre mengatakan rangkap jabatan itu tidak patut dilakukan oleh pejabat BUMN.

Menurut Andre hal tersebut sudah melanggar aturan perundangan yang mengatur jabatan di BUMN.

"Sebenarnya ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2003 tentang BUMN, di pasal 25 itu jelas bahwa direksi BUMN dilarang merangkap jabatan direksi di BUMN lain, BUMD ataupun institusi swasta dan lain," ujar Andre.

Tak hanya mengatur soal jabatan direksi, aturan tersebut juga mengatur tentang jabatan komisaris.

Hal itu tercantum dalam pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2003.

Dengan terungkapnya kasus ini, Andre berharap hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi Menteri BUMN Erick Thohir dalam membongkar persoalan lain.

Terkait dengan rangkap jabatan, Andre menyarankan maksimal seseorang yang sudah memiliki jabatan boleh menjabat dua posisi.

Ia juga menambahkan sebaiknya tidak ada lagi gaji yang diterima.

Menurut Andre, dengan adanya rangkap jabatan akan membuat kinerja menjadi tidak maksimal

"Tentu kalau rangkap jabatan terlalu banyak tidak terlalu efektif."

"Lalu waktunya tersita dan perusahaan induk pun akan sulit berkonsentrasi," papar Andre.

Andre juga menyoroti soal kinerja menteri pendahulu Erick Thohir yang tak mengungkap persoalan ini.