Soal Rangkap Jabatan di BUMN, Andre Rosiade Singgung Rini Soemarno: Direksi Merasa Tak Perlu Diawasi

"Kenapa dari zaman bu Rini (Soemarmo) ini tidak diurus? Karena memang persepsi dari zaman dulu komisaris hanya pajangan," ujar Andre.

"Karena direksi merasa, gue enggak perlu diawasin sama lu, saya ini dekat dengan deputi menteri, dekat dengan sesmen, dan dekat dengan Menteri BUMN."

Lihat video selengkapnya mulai menit ke 2.05:

• Refly Harun Ungkap Fakta di BUMN soal Meraup Rupiah dengan Rangkap Jabatan: Bertambah 30 Persen

Pendapat Refly Harun

Di sisi lain, Komisaris Utama Pelindo I Refly Harun menjelaskan tanggapannya terhadap praktik rangkap jabatan petinggi BUMN.

Ia menyetujui adanya rangkap jabatan selama memenuhi syarat dan kondisi tertentu.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Minggu (15/12/2019), mulanya Refly menyetujui jika rangkap jabatan harus dihilangkan dari tubuh BUMN.

"Intinya saya termasuk orang yang setuju bahwa rangkap jabatan itu harus dihindari," katanya.

Meskipun dirinya menentang adanya rangkap jabatan, dalam beberapa kondisi Refly memaklumi jika harus dilakukan rangkap jabatan.

"Kalaupun dia harus rangkap jabatan karena neccesary (dibutuhkan)," kata Refly.

• Dukung Erick Thohir, Hipmi Sebut Anak Cucu BUMN Jadi Sumber Pemborosan

Ia kemudian memberikan contoh yang dibolehkan untuk rangkap jabatan adalah saat holdingisasi.

Holdingisasi merupakan penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk.

Ketika terjadi holdingisasi, Refly mengatakan rangkap jabatan tidak akan menghasilakan gaji lebih bagi orang yang mendapat jabatan ganda.

"Misalnya ada proses holdingisasi, Dirut menjadi komisaris untuk cikal bakal holding dan lain sebagainya itu, karena pembicaraan-pembicaraan yang dipastikan adalah dia tidak mendapatkan gaji tambahan," ujar Refly.

"Sehingga dia less incentive (sedikit insentif-red) untuk merangkap jabatan," tambahnya.