Breaking News:

Terkini Nasioanal

Bantah UN Dihapus, Anggota DPR Fraksi PDIP Andreas Pereira Singgung Wartawan: Ini Membingungkan

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Pareira membantah bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN).

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Mohamad Yoenus
Channel Youtube Talk Show tvOne
Andreas Pareira membantah bahwa Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Hal itu diungkapkan Andreas Pareira pada saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam tv One pada Sabtu (14/12/2019) malam. 

Terkait hal tersebut, Jokowi pun memberikan komentarnya seusai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Kamis (12/12/2019).

 Nadiem Makarim Jelaskan Format Pengganti Ujian Nasional (UN) hingga Perubahan Sistem Zonasi

Dilansir dari video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan dirinya mendukung keputusan Nadiem Makarim tersebut.

Presiden mengatakan pada program pengganti UN nanti terdapat assesment kompetensi dan survei karakter.

"Artinya yang di-assessment nanti adalah sekolah dan guru-guru, juga ada yang namanya nanti survei karakter," tutur presiden.

Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pendidikan Indonesia.

"Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level mana, tingkat yang mana," ujar Jokowi.

Mengenai kesiapan sekolah dan guru soal assesment tersebut, Jokowi menyatakan nantinya tiap sekolah terdapat tingkatan angkanya.

"Ya artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya," papar Jokowi.

"Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi."

Meski pendidikan dasar dan menengah ditangani oleh pemerintah daerah, Jokowi berujar itu merupakan hal teknis.

Menurutnya, segala kebijakan bersumber dari pemerintah pusat.

"Bisa saja suatu saat nanti, misal nanti perhitungan dari Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat, bisa saja," ujar Jokowi.

"Tapi kalau misalnya policy ini betul-betul misalnya menaikan kualitas pendidikan kita, menaikan PISA kita, ya tentu kita jalani terus," tandasnya.

Lihat video selengkapnya mulai menit ke1.51:

 

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Fransiska Mawaski)

 

Tags:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)PDIPUjian Nasional
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved