Bantah UN Dihapus, Anggota DPR Fraksi PDIP Andreas Pereira Singgung Wartawan: Ini Membingungkan

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Pareira membantah bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN).

Hal itu diungkapkan Andreas Pareira pada saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam tv One pada Sabtu (14/12/2019) malam.

Mulanya presenter bertanya pada Andreas apakah setuju UN dihapus.

• Nadiem Makarim Ubah UN, Politisi Gerinda Ungkap Masalah Baru yang Ditimbulkan, Ini Penjelasannya

"Bang Andreas melihat wacana atau kebijakan dari Mendikbud kita ini setuju tidak segera dilakukan 2021, seperti apa?," tanya presenter.

Menanggapi pertanyaan itu, Andreas justru menyebut bahwa dirinya tidak tahu persis Ujian Nasional dihapus.

Ia mengira bahwa istilah UN dihapus itu justru dari media.

"Jadi begini pernyataan atau mungkin quote dari wartawan, saya enggak tahu persis karena ini muncul adalah UN dihapus," ungkap Andreas.

Menurutnya, istilah UN dihapus justru membuat masyarakat heboh.

Masyarakat jadi bingung, jika UN dihapus evaluasi apa yang akan digunakan.

"Nah ini kan membingungkan artinya membuat banyak orang bertanya dan orang tua terus anak-anak, siswa juga apa melihat ini kalau UN dihapus terus apa gitu," ungkapnya.

Namun setelah diklarifikasi ke Nadiem Makarim pada saat rapat dengan anggota DPR, rupanya Pendiri Gojek itu bukan ingin menghapus UN melainkan menggantinya.

Nadiem Makarim ingin menggantinya dengan tes kompetensi yang dilakukan di tengah proses belajar.

• Nadiem Makarim Jelaskan Format Pengganti Ujian Nasional (UN) hingga Perubahan Sistem Zonasi

"Jadi ini membuat heboh sebentar gitu tapi pas kemaren rapat dengan Pak Menteri kami bertanya lebih detail, terus bertanya sebenarnya apa sih yang rencana kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan quote and quote meniadakan UN."

"Nah ini sebenarnya mau diganti, diganti dengan tes kompetensi minimum dari siswa dan itu dilakukan di tengah proses belajar," papar Andreas.

Andreas menyimpulkan, bahan untuk evaluasi tetaplah ada.

"Sehingga, apa yang akan dilakukan proses evaluasi itu tetap ada bahwa dalam setiap proses itu harus ada evaluasi."

"Sehingga orang punya ukuran, orang punya standar seberapa jauh apa tingkat keberhasilan dari proses pendidikan itu. Proses eveluasi tetap berjalan," katanya.

Saat ditanya apakah Anggota DPR setuju mengganti UN, Andreas menegaskan bahwa apa yang diusulkan Nadiem Makarim mengganti bahan evaluasi siswa sudah dilakukan pada era sebelumnya.

UN tidak digunakan sebagai penentu kelulusan.

"Ya memang selama ini juga evaluasi itu ujian itu kan dilakukan oleh sekolah ."

"Ada ujian nasional tapi kan itu tidak digunakan lagi sebagai penentu kelulusan," ucap dia.

Andreas mengakui bahwa dulu UN memang ada dan dijadikan penentu kelulusan.

• Soal Penghapusan UN, Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Namun, akhirnya UN tidak digunakan sebagai satu-satunya penentu kelulusan karena banyak masyarakat keberatan.

"Dulu pernah ada, terus kemudian banyak yang tidak setuju, banyak yang mengeluh Ujian Nasional, kemudian Ujian Nasional tidak digunakan sebagai penentu kelulusan."

"Ini kan proyek, proyek yang sudah berjalan dan proyek ini cukup besar," jelasnya.

Lihat videonya sejak menit awal:

Tanggapan Jokowi soal UN Diganti

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimintai tanggapan terkait peniadaan Ujian Nasional (UN) setelah tahun 2020.

Diketahui, Ujian Nasional (UN) pada 2020 mendatang akan menjadi yang terakhir dilaksanakan.

Hal ini menyusul adanya pengumuman dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal penggantian program evaluasi siswa tersebut.

Terkait hal tersebut, Jokowi pun memberikan komentarnya seusai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Kamis (12/12/2019).

• Nadiem Makarim Jelaskan Format Pengganti Ujian Nasional (UN) hingga Perubahan Sistem Zonasi

Dilansir dari video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan dirinya mendukung keputusan Nadiem Makarim tersebut.

Presiden mengatakan pada program pengganti UN nanti terdapat assesment kompetensi dan survei karakter.

"Artinya yang di-assessment nanti adalah sekolah dan guru-guru, juga ada yang namanya nanti survei karakter," tutur presiden.

Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pendidikan Indonesia.

"Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level mana, tingkat yang mana," ujar Jokowi.

Mengenai kesiapan sekolah dan guru soal assesment tersebut, Jokowi menyatakan nantinya tiap sekolah terdapat tingkatan angkanya.

"Ya artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya," papar Jokowi.

"Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi."

Meski pendidikan dasar dan menengah ditangani oleh pemerintah daerah, Jokowi berujar itu merupakan hal teknis.

Menurutnya, segala kebijakan bersumber dari pemerintah pusat.

"Bisa saja suatu saat nanti, misal nanti perhitungan dari Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat, bisa saja," ujar Jokowi.

"Tapi kalau misalnya policy ini betul-betul misalnya menaikan kualitas pendidikan kita, menaikan PISA kita, ya tentu kita jalani terus," tandasnya.

Lihat video selengkapnya mulai menit ke1.51:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Fransiska Mawaski)