Kabar Ibu Kota
Respons Mantan Gubernur DKI Sutiyoso saat Mendagri Tito Karnavian Sebut Jakarta seperti Kampung
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti kampung.
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti kampung.
Hal itu disampaikan Sutiyoso dalam acara Kabar Petang yang diunggah oleh YouTube tvOneNews, Rabu (27/11/2019).
Diketahui, pernyataan Tito Karnavian tersebut disampaikan dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI), Selasa (26/11/2019).
"Pak Anies, saya yakin Pak Anies sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai," ujar Tito.
• Tanggapi Sindiran Tito yang Sebut Jakarta Kayak Kampung, Anies Baswedan: Lebih dari soal Kata
Menanggapi hal itu, Sutiyoso mengungkapkan dirinya setuju dengan pernyataan Mendagri yang mengatakan adanya perbedaan jauh antara pembangunan di Shanghai dan Jakarta.
"Saya setuju jika dikatakan ada perbedaan yang jauh antara pembangunan mereka dengan kita," ujar Sutiyoso.
Sutiyoso menuturkan pada 1998 dirinya mengunjungi Shanghai dan memang menemukan pemukiman kumuh disana.
Lalu sekarang Shanghai sudah disulap sedemikian bagusnya.
Lebih lanjut, Sutiyoso menjelaskan di negara non-demokrasi, apalagi negara komunis, gubernur atau wali kota dalam konteks pembangunan sangat powerful.
"Itu kenapa bisa begitu. Karena negara-negara non-demokrasi apalagi komunis ya, jadi di sana itu namanya gubernur atau wali kota itu dalam konteks membangun kota ya, sangat powerful gitu," jelas Sutiyoso.
"Jadi kebijakan itu diatur topdown, itu sama dengan kita pada saat kita orde barulah, jadi seperti itu mereka," tambahnya.
• Sindir Anies Baswedan, Tito Karnavian Minta Gubernur DKI Berkaca ke China: Jakarta Kayak Kampung
Sutiyoso menuturkan di negara non-demokrasi mereka tidak mengalami masalah saat akan menertibkan kampung kumuh atau menggusur pemukiman.
Pasalnya, tidak ada perlawanan dari masyarakat.
Berbeda dengan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
Pembangunan kota, atau bahkan terkait penertiban dan penggusuruan, harus melalui proses panjang.
