Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Gerindra: Sangat Berpotensi Otoriter

"Saya pikir sudah cukup 2 kali 5 tahun. Ya tidak urgensinya dan belum ada pikiran untuk sampai sejauh itu," ujar Syarief seperti yang dikutip dari Kompas.com, Jumat (22/11/2019).

Syarief juga menjelaskan, rencana terkait amandemen UUD 1945 oleh MPR baru dalam tahap penyempurnaan badan pengkajian.

MPR disebut Syarief juga masih melakukan kunjungan kebangsaan ke sejumlah pimpinan partai politik.

Wacana mengenai penambahan masa jabatan presiden ini diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menyebut, ada anggota fraksi MPR yang menyampaikan wacana tersebut secara informal.

"Iya memang wacana tentang amendemen ini memang beragam sesungguhnya, ada yang mewacanakan justru masa jabatan presiden menjadi tiga kali, ada yang mewacanakan untuk satu kali saja tapi dalam 8 tahun,"

"Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana," imbuh Hidayat.

Tak hanya wacana mengenai penambhan masa jabatan presiden, Hidayat mengungkapkan ada wacana lain yang mencuat.

Wacana tersebut adalah kembali ke naskah asli UUD dan melakukan perubahan konstitusi secara menyeluruh.

Sayangnya, Hidayat tak menjelaskan fraksi mana sajakah yang mewacanakan hal tersebut.

Politikus PKS itu kemudian menyatakan semua wacana yang ada sedang dalam pembahasan dan pengkajian oleh pimpinan MPR.

"Itu bagian-bagian yang belum selesai dibahas,"

"Jadi masih panjang dan sampai hari ini belum ada satu pun anggota MPR yang mengusulkan," pungkas Hidayat.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)