Breaking News:

Kasus First Travel

Tengku Zulkarnain Sindir Pemerintah yang Telat Atur Umrah: Mau Buang Air Besar Baru Ngorek Lubang

Wasekjen MUI KH. Tengku Zulkarnain menyindir lambatnya pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan undang-undang yang mengatur soal umrah

YouTube Indonesia Lawyers Club
Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain sindir pemerintah Indonesia lambat dalam keluarkan undang-undang soal umrah 

TRIBUNWOW.COM - Kasus First Travel hingga kini masih berlangsung dan kembali menjadi masalah karena kisruh soal aset First Travel yang akan disita oleh negara.

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Tengku Zulkarnain menyayangkan pemerintah Indonesia yang telat dalam mengeluarkan aturan hukum yang mengatur kuat soal umrah di Indonesia.

Dikutip TribunWow.com dari video Youtube Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (19/11/2019), mulanya Zulkarnain menjelaskan bagaimana Kementerian Agama tidak memiliki dasar undang-undang dalam urusan umrah.

Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain beri solusi untuk aset First Travel
Wasekjen MUI KH. Tengku Zulkarnain menyindir lambatnya pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan undang-undang yang mengatur soal umrah (Kompas Images dan Tribun Lampung)

"Kementerian Agama selama ini tidak di-backup (dibantu) dengan undang-undang," kata Zulkarnain.

Zulkarnain menjelaskan undang-undang yang ada hanya mengatur soal haji.

"Undang-undang yang ada itu, Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 34 itu hanya mengatur urusan haji tidak mengatur urusan umrah," jelas Zulkarnain.

"Jadi umrah itu diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Agama," tambahnya.

Tidak adanya undang-undang menurut Zulkarnain menjadi penyebab utama yang mengakibatkan pemerintah Indonesia tidak siap menghadapi kasus-kasus besar yang menyangkut jamaah umrah seperti First Travel.

"Sehingga ketika terjadi seperti ini (kasus First Travel), tidak kuat, tidak ada undang-undang sebagai landasan hukum," kata Zulkarnain.

Kemudian ia mengatakan bagaimana pemerintah Indonesia telat dalam mengeluarkan aturan soal umrah.

"Sekarang sudah diganti. Sudah ada terbaru nomor 8 tahun 2019 baru haji dan umrah undang-undangnya," jelasnya.

Zulkarnain kemudian mengutip sebuah pepatah melayu untuk menggambarkan pemerintah Indonesia yang telat dalam mengambil kebijakan.

"Jadi kata orang melayu di mana mau buang air besar di situ baru ngorek lubang, ya bersemaklah najisnya kemana-mana," ucap Zulkarnain mengutip sebuah pepatah melayu.

Soal Isu Radikal, Ketua PBNU Ungkap Persamaan Menag Fachrul Razi dan Lukman Hakim

Zulkarnain mengatakan seharusnya pemerintah tidak telat dalam membuat peraturan First Travel.

"Setelah terjadi First Travel baru dibuat undang-undangnya untuk mengatur umrah," kata Zulkarnain.

"Ini tidak boleh terjadi," tambahnya.

Mempertimbangkan jumlah jamaah umrah di Indonesia yang lebih banyak dibandingkan jamaah haji.

Zulkarnain mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mengerti seberapa penting untuk membuat peraturan yang mengatur soal umrah.

"Harusnya kan dari jauh hari sudah ada undang-undang haji dan umrah," kata Zulkarnain.

"Lebih banyak jamaah umrah dibanding jamaah haji."

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved