Kabinet Jokowi
Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, Muhammad Yunus Singgung Rekam Jejak BTP: Cacat Syarat
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju, Muhammad Yunus buka suara soal wacana penunjukan Ahok sebagai pimpinan perusahaan milik BUMN.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum (Ketum) Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju, Muhammad Yunus buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pimpinan perusahaan milik BUMN.
Muhammad Yunus menyebut pihaknya secara tegas menyampaikan penolakan jika Ahok ditempatkan sebagai pimpinan Pertamina.
Menurutnya, penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN hanya akan menimbulkan masalah baru.
Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'KOMPAS PETANG' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).
• Ahok Dilirik Jadi Bos BUMN, Said Didu Soroti Karakter Ahok hingga Bandingkan dengan Ignasius Jonan
• Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga Menduga Penolakan Serikat Pekerja pada Ahok karena 2 Alasan Ini
Mulanya, Muhammad Yunus menyebut penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN memiliki potensi cacat persyaratan materiel.
"Rencana penempatan Bapak BTP sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiel," ucap Muhammad Yunus.
Menurutnya, rekam jejak Ahok sebagai Mantan Gubernur DKI Jakarta tak menunjukkan perilaku yang baik.
Terlebih, Ahok disebutnya juga tak memiliki pengalaman dalam mengurus bisnis di bidang migas.
"Di mana rekam jejak tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu dari hilir," jelasnya.
Lantas, Muhammad Yunus menyebut penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN merupakan kabar buruk bagi Serikat Pekerja Pertamina.
"Pemilihan saudara BTP tersebut merupakan insiden buruk bagi perusahaan yang kami cintai dan kami banggakan karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas," jelas Muhammad Yunus.
Muhammad Yunus juga mengklaim bahwa Serikat Pekerja merasa penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN dapat menimbulkan masalah baru.
"Federasi Serikat Pekerja yang beranggotakan daripada 19 (orang), dengan dimasukkan orang yang membuat kegaduhan justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru," jelas Muhammad Yunus.
Lantas, ia juga menyebut semasa menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok hanya membuat kericuhan.
"Mungkin kita melihat dari jejak terjangnya saat memimpin DKI Jakarta yang membuat pandangan yang membuat kericuhan dan itu yang menjadikan kawan-kawan menimbulkan suatu pertanyaan," ucap Muhammad Yunus.
