Enggan Bicara, Lukman Hakim sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Publik setelah Diperiksa KPK

Waluyo menyampaikan, KASN tidak merekomendasikan Haris karena Haris sedang menjalani sanksi disiplin.

Waluyo menyebut, KASN sudah menyampaikan hal itu ke Kemenag.

Namun, Kemenag tidak mengindahkan rekomendasi KASN tersebut dan malah meminta agar Haris tetap diloloskan sebagai calon kakanwil.

Waluyo juga mengatakan, KASN belum sempat membalas surat dari Kemenag hingga akhirnya Haris bersama Ketua Umum PPP ketika itu, M Romahurmuziy, tertangkap tangan oleh KPK.

"Saya rasa karena proses waktu saja yang mulia. Artinya waktu belum dibahas, (suratnya) belum sampai di saya. Kalau sudah sampai di saya pasti langsun kita respon," ujar Waluyo.

Dalam kasus ini, Romahurmuziy atau Romy didakwa bersama-sama mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp 325 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Berdasarkan dakwaan, pemberian itu dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti Haris. Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Dalam perkara ini, Haris dinyatakan terbukti bersalah.

Haris telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.

(Kompa.com/Ardito Ramadhan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik", "KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi", dan "Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil"