Kabinet Jokowi
Kalau Ahok Masuk BUMN dan Kader Parpol, Pengamat Agus Pambagio: Nanti Cari Duitnya di BUMN
Satus sebagai anggota partai politik dikhawatirkan memiliki kepentingan tertentu apabila menjabat sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Editor: Lailatun Niqmah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pimpinan di salah satu BUMN.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sendiri yang merekomendasikan Basuki untuk menjadi salah satu bos di BUMN, ia tidak menjawabnya.
Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Basuki tetap harus mengikuti seleksi. "Ini kan masih proses seleksi," kata Jokowi.
Wartawan juga bertanya mengenai peluang Basuki lolos seleksi.
Presiden menjawab, sebagai mantan rekan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi tahu betul bagaimana kinerja Basuki.
Meski demikian, Jokowi mengaku, tidak mengetahui di BUMN mana Basuki akan ditempatkan.
Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
• Kata Menteri BUMN Erick Thohir terkait Status Mantan Napi Ahok
"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.
Jokowi-Ahok diketahui memang pernah berduet menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai Presiden.
Ketika ditanya kembali mengenai jabatan apa yang akan diberikan ke Basuki, Jokowi membenarkan ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, yakni komisaris atau bagian direksi.
"Bisa dua-duanya. Tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar dia.
Diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.