Polemik APBD DKI 2020
Anies Baswedan Ungkap Alasan Kenapa Website APBD DKI Dikunci: Orang Enggak Sadar Ini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan mengapa Pemerintah DKI Jakarta tidak mengunggah data anggaran ke website
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
FITRA menjelaskan ada kewajiban yang mewajibkan gubernur, untuk mempublikasikan ke publik setiap kebijakan atau rancangan kebijakan.
Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), Misbah mulanya berecerita tentang partisipasi FITRA dalam menyisir komponen-komponen KUA PPAS.
• Anggota DPRD DKI Masih Temui Banyak Kejanggalan Anggaran, Sindir Anies Baswedan Tidak Niat
Saat melakukan penyisiran, FITRA menemukan beberapa komponen yang menurutnya janggal.
"Setelah kami terlibat dalam proses penyisiran, kami menemukan komponen-komponen yang menurut kami janggal," kata Misbah.
Komponen janggal tersebut satu di antaranya adalah lem Aica Aibon yang ternyata setelah diteliti lebih lanjut mencapai angka Rp 126 miliar.
"Seperti pembelian lem Aica Aibon tidak hanya Rp 82,8 miliar, tapi Rp 126 miliar," terangnya.
Ia mengatakan permasalahan utama di Pemprov DKI ada pada transparansi informasi.
"Problem utamanya adalah pada aspek transparansi yang tidak dijalankan Pemprov DKI," kata dia.
Misbah kemudian merespons cuplikan tayangan pernyataan Anies Baswedan, yang menganalogikan perbuatan PDIP dan PSI seperti mengambil sebuah potongan-potongan film yang belum jadi, dan mengatakan hal tersebut adalah cuplikan film yang akan tayang.
Ia mengatakan analogi yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah hal yang keliru.
"Kalau tadi Pak Anies Baswedan menganalogikan bahwa ini semacam pembuatan film, terus kemduain ada sebagian roll-nya yang diambil kemudian dipublikasikan. Ini saya rasa analogi yang keliru," terang Misbah.
Pernyataan Misbah didasari oleh fakta, yang dipublikasikan oleh PDIP dan PSI adalah dokumen publik.
"Karena APBD itu adalah dokumen publik," terang dia.
Misbah mengatakan ketika Anies Baswedan tidak mempublikasikan data tersebut, maka dirinya telah melanggar Pergub yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.
"Ini justru melanggar Pergub yang ditandatangani sendiri oleh Pak Anies, Pergub 175 tahun 2016 tentang penyajian informasi publik," tambahnya.
Ia menjelaskan dalam Pergub tersebut tercantum seluruh kebijakan atau rancangan kebijakan berhak diketahui masyarakat umum.
"Di situ dicantumkan setiap kebijakan atau rancangan kebijakan bisa diketahui oleh publik," paparnya.
Video dapat dilihat mulai menit 9.00 :
(TribunWow.com/Anung Malik)
