Anies Baswedan Ungkap Alasan Kenapa Website APBD DKI Dikunci: Orang Enggak Sadar Ini

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasannya soal kenapa website anggaran DKI Jakarta tidak bisa diakses atau dikunci.

Anies Baswedan menjelaskan ada berbagai alasan yang membuat tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Deddy Corbuzier, Rabu (13/11/2019), Anies Baswedan mulanya menjelaskan bahwa proses penganggaran memang belum selesai.

"Begini, ini belum selesai prosesnya," jelas Anies Baswedan.

Ia mengatakan tahun ini ada hal yang berbeda dari tahun sebelumnya.

"Ini yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan banyak orang yang tak sadar mengapa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Orang enggak sadar ini," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan kemudian menjelaskan proses pemasukan data ke website pada tahun-tahun sebelumnya.

"Dulu-dulu ketika masukin tahun-tahun sebelumnya. Bulan Juli, Pemprov kirim kepada DPR usulannya," papar Anies Baswedan.

"Kemudian nanti mulai Agustus mereka (DPR) mulai bahas, kemudian hari gini udah beres, udah terbuka semua," tambahnya.

Anies Baswedan mengatakan minimal kesepakatan sudah ditandatangani oleh DPR.

"Paling enggak udah ditandatangani kesepakatannya," kata Anies Baswedan.

• Disalahkan soal Aibon Rp 82 Miliar, Anies Baswedan: Lebih Baik Dikira Bermasalah, Ternyata Enggak

Anies Baswedan kemudian memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan data anggaran belum selesai dan belum bisa diunggah ke website.

"Tahun ini enggak bisa karena ada Pemilu, ada Anggota DPR baru, mereka baru dilantiknya akhir Agustus," papar Anies Baswedan.

Kemudian Anies Baswedan juga mengatakan alat kelengkapan dewan juga baru dilantik pada 21 Oktober.

"Terus anggota dewan itu harus ada namanya Ketua Dewan, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi," tutur Anies Baswedan.

"Itu namanya alat kelengkapan dewan, itu baru dilantik 21 Oktober," tambahnya.

Anies Baswedan mengatakan karena faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, pembahasan anggaran baru bisa dimulai pada 23 Oktober.

"Karena itulah pembahasan baru mulai 23 Oktober," jelasnya.

"Karena itulah baru sekarang kita bicarakan," kata Anies Baswedan.

Video dapat dilihat menit 18.55

William Aditya Sarana dan PSI Minta Anies Baswedan Publikasikan Data Anggaran

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menjelaskan sangat mudah bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika ingin menyelesaikan polemik anggaran yang terus berlangsung hingga kini.

Solusi yang disarankan oleh PSI adalah agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan transparansi perencanaan anggaran.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), William menjelaskan cara agar anggaran dapat transparan dan menyelesaikan masalah yang telah bergulir cukup lama ini.

Willliam mengatakan solusinya adalah Anies Baswedan untuk segera mempublikasikan proses perencanaan anggaran APBD DKI 2020 ke website.

"Polemik ini bisa selesai jika Pak Gubernur segera mempublikasi anggaran tersebut di apbd.jakarta.go.id," kata William.

Tujuan dari langkah tersebut menurut William adalah agar masyarakat bisa bersama-sama menyisir anggaran tersebut.

Ketika APBD transparan, penyisiran anggaran dapat dilakukan bersama-sama warga Jakarta.

"Sehingga publik, sepuluh juta masyarakat DKI Jakarta ini bisa sama-sama menyisir anggaran. Tidak hanya Anggota DPRD saja yang 106 orang," terang William.

"Tapi seluruh masyarakat Jakarta," tambahnya.

William mengatakan pihaknya selalu mendesak Anies Baswedan agar bisa segera mempublikasikan anggaran ke website.

'Saya terus mendesak kepada Pak Gubernur Anies Baswedan untuk segera mempublikasi anggaran tersebut," tutur William.

Ia mengatakan anggaran tersebut harus diunggah ke website agar Anggota DPRD tidak hanya menyisir melalui hard file saja.

"Sehingga Anggota DPRD juga terbantu, tidak menyisir di hardcopy saja, publik juga bisa menyisir" jelasnya.

• Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres

Politisi asal PSI tersebut kembali mengingatkan tenggat waktu pembahasan APBD DKI 2020 sudah dekat, yaitu di akhir November 2019.

"Dan harus diingat deadline-nya sudah sangat dekat, 18 hari lagi," tegas William.

Ia heran soal tidak adanya transparansi proses perencanaan anggaran karena uang yang nantinya dipakai dalam APBD tersebut berasal dari uang pajak masyarakat DKI Jakarta.

"Masa sih masyarakat DKI Jakarta yang membayar pajak dalam demokrasi ini tidak bisa mengetahui penggunaan uangnya itu untuk apa," kata William.

Permintaan untuk mengunggah data anggaran ke website menurut William sangat sederhana.

"Jadi sangat sederhana permintaan dari PSI itu," tambahnya.

Video dapat dilihat menit 10.19

FITRA Sebut Anies Baswedan Langgar Pergub jika Tak Publikasi Data Anggaran

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) jika tidak mempublikasikan informasi perencanaan anggaran.

FITRA menjelaskan ada kewajiban yang mewajibkan gubernur, untuk mempublikasikan ke publik setiap kebijakan atau rancangan kebijakan.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), Misbah mulanya berecerita tentang partisipasi FITRA dalam menyisir komponen-komponen KUA PPAS.

• Anggota DPRD DKI Masih Temui Banyak Kejanggalan Anggaran, Sindir Anies Baswedan Tidak Niat

Saat melakukan penyisiran, FITRA menemukan beberapa komponen yang menurutnya janggal.

"Setelah kami terlibat dalam proses penyisiran, kami menemukan komponen-komponen yang menurut kami janggal," kata Misbah.

Komponen janggal tersebut satu di antaranya adalah lem Aica Aibon yang ternyata setelah diteliti lebih lanjut mencapai angka Rp 126 miliar.

"Seperti pembelian lem Aica Aibon tidak hanya Rp 82,8 miliar, tapi Rp 126 miliar," terangnya.

Ia mengatakan permasalahan utama di Pemprov DKI ada pada transparansi informasi.

"Problem utamanya adalah pada aspek transparansi yang tidak dijalankan Pemprov DKI," kata dia.

Misbah kemudian merespons cuplikan tayangan pernyataan Anies Baswedan, yang menganalogikan perbuatan PDIP dan PSI seperti mengambil sebuah potongan-potongan film yang belum jadi, dan mengatakan hal tersebut adalah cuplikan film yang akan tayang.

Ia mengatakan analogi yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah hal yang keliru.

"Kalau tadi Pak Anies Baswedan menganalogikan bahwa ini semacam pembuatan film, terus kemduain ada sebagian roll-nya yang diambil kemudian dipublikasikan. Ini saya rasa analogi yang keliru," terang Misbah.

Pernyataan Misbah didasari oleh fakta, yang dipublikasikan oleh PDIP dan PSI adalah dokumen publik.

"Karena APBD itu adalah dokumen publik," terang dia.

Misbah mengatakan ketika Anies Baswedan tidak mempublikasikan data tersebut, maka dirinya telah melanggar Pergub yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.

"Ini justru melanggar Pergub yang ditandatangani sendiri oleh Pak Anies, Pergub 175 tahun 2016 tentang penyajian informasi publik," tambahnya.

Ia menjelaskan dalam Pergub tersebut tercantum seluruh kebijakan atau rancangan kebijakan berhak diketahui masyarakat umum.

"Di situ dicantumkan setiap kebijakan atau rancangan kebijakan bisa diketahui oleh publik," paparnya.

Video dapat dilihat mulai menit 9.00 :

(TribunWow.com/Anung Malik)