Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik M. Qodari turut mengomentari kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan M. Qodari saat menjadi bintang tamu di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (12/11/2019).

Sedangkan masalah ini menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam sasaran tudingan.

• Disinggung Pengamat Politik saat Bahas Tuduhan pada Anies Baswedan, Karni Ilyas Beri Peribahasa

M Qodari menilai, masalah ini bisa ada kaitannya dengan Pilpres 2024.

"Memang betul-betul Bung Anies harus hati-hati, karena semua aspek ini bisa dianggap sebagai dari bagian atau proses menuju Pilpres 2024 yang akan datang," kata Qodari dikutip dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.

Qodari menduga tuduhan-tuduhan pada Anies bisa jadi bersifat politis.

"Jadi yang namanya masalah, yang namanya kontroversi, yang namanya anggaplah serangan politik maka biasanya begitu tuh kalau ada kritik, ada tuduhan, ada masukan kadang-kadang ya kepala daerah itu bilang ini bersifat politis."

"Bisa jadi ada motif-motif politik belum tau apakah kemudian itu betul atau tidak," jelas Qodari.

Namun, Qodari juga mmeberikan peringatan pada Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana untuk berhati-hati.

Meski William adalah sosok yang membongkar pertama kali kejanggalan RAPBD DKI Jakarta, PSI juga bisa dituduh.

Bisa saja PSI akan dituduh memeliki kepentingan politik.

"Tapi bisa saja orang mengatakan William juga harus siap dengan tudingan ini, jadi yang bisa dituduh itu juga bukan cuma Anies, tapi William juga bisa dituduh."

"Bahwa William melemparkan isu Aibon dalam tanda kutip karena belum jadi masalah korupsi baru indikasi dalam anggaran ini adalah dalam tanda kutip ini serangan politik," jelas Qodari.

Tuduhan itu bisa berupa adanya anggapan bahwa PSI memiliki dendam masa lalu dengan Anies maupun karena memiliki sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024.

"Karena PSI entah punya hubungan masa lalu dengan gubernur sebelumnya."