Polemik APBD DKI 2020
Anies Baswedan Ungkap Alasan Kenapa Website APBD DKI Dikunci: Orang Enggak Sadar Ini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan mengapa Pemerintah DKI Jakarta tidak mengunggah data anggaran ke website
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
"Sehingga publik, sepuluh juta masyarakat DKI Jakarta ini bisa sama-sama menyisir anggaran. Tidak hanya Anggota DPRD saja yang 106 orang," terang William.
"Tapi seluruh masyarakat Jakarta," tambahnya.
William mengatakan pihaknya selalu mendesak Anies Baswedan agar bisa segera mempublikasikan anggaran ke website.
'Saya terus mendesak kepada Pak Gubernur Anies Baswedan untuk segera mempublikasi anggaran tersebut," tutur William.
Ia mengatakan anggaran tersebut harus diunggah ke website agar Anggota DPRD tidak hanya menyisir melalui hard file saja.
"Sehingga Anggota DPRD juga terbantu, tidak menyisir di hardcopy saja, publik juga bisa menyisir" jelasnya.
• Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres
Politisi asal PSI tersebut kembali mengingatkan tenggat waktu pembahasan APBD DKI 2020 sudah dekat, yaitu di akhir November 2019.
"Dan harus diingat deadline-nya sudah sangat dekat, 18 hari lagi," tegas William.
Ia heran soal tidak adanya transparansi proses perencanaan anggaran karena uang yang nantinya dipakai dalam APBD tersebut berasal dari uang pajak masyarakat DKI Jakarta.
"Masa sih masyarakat DKI Jakarta yang membayar pajak dalam demokrasi ini tidak bisa mengetahui penggunaan uangnya itu untuk apa," kata William.
Permintaan untuk mengunggah data anggaran ke website menurut William sangat sederhana.
"Jadi sangat sederhana permintaan dari PSI itu," tambahnya.
Video dapat dilihat menit 10.19
FITRA Sebut Anies Baswedan Langgar Pergub jika Tak Publikasi Data Anggaran
Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) jika tidak mempublikasikan informasi perencanaan anggaran.
