Polemik APBD DKI 2020
Anies Baswedan Ungkap Alasan Kenapa Website APBD DKI Dikunci: Orang Enggak Sadar Ini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan mengapa Pemerintah DKI Jakarta tidak mengunggah data anggaran ke website
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
Kemudian Anies Baswedan juga mengatakan alat kelengkapan dewan juga baru dilantik pada 21 Oktober.
"Terus anggota dewan itu harus ada namanya Ketua Dewan, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi," tutur Anies Baswedan.
"Itu namanya alat kelengkapan dewan, itu baru dilantik 21 Oktober," tambahnya.
Anies Baswedan mengatakan karena faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, pembahasan anggaran baru bisa dimulai pada 23 Oktober.
"Karena itulah pembahasan baru mulai 23 Oktober," jelasnya.
"Karena itulah baru sekarang kita bicarakan," kata Anies Baswedan.
Video dapat dilihat menit 18.55
William Aditya Sarana dan PSI Minta Anies Baswedan Publikasikan Data Anggaran
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menjelaskan sangat mudah bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika ingin menyelesaikan polemik anggaran yang terus berlangsung hingga kini.
Solusi yang disarankan oleh PSI adalah agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan transparansi perencanaan anggaran.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), William menjelaskan cara agar anggaran dapat transparan dan menyelesaikan masalah yang telah bergulir cukup lama ini.
Willliam mengatakan solusinya adalah Anies Baswedan untuk segera mempublikasikan proses perencanaan anggaran APBD DKI 2020 ke website.
"Polemik ini bisa selesai jika Pak Gubernur segera mempublikasi anggaran tersebut di apbd.jakarta.go.id," kata William.
Tujuan dari langkah tersebut menurut William adalah agar masyarakat bisa bersama-sama menyisir anggaran tersebut.
Ketika APBD transparan, penyisiran anggaran dapat dilakukan bersama-sama warga Jakarta.
