Isu Radikalisme
MUI Tak Setuju Menag Katakan Aturan Busana Tidak Ada di Hadis: Jelas Punya Dasar Hadis-Hadis Sahih
Wasekjen MUI memiliki pendapat berbeda dengan Menag soal aturan berbusana tertentu, MUI mengatakan ada hadis yang mengatur ditambah dijamin UUD 1945.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Satu di antaranya adalah, wajah tidak boleh tertutup.
Ketika memasuki instansi pemerintah, orang tersebut harus menampakkan wajahnya dengan jelas.
"Tapi saya dengar akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas," jelasnya.
Fachrul menambahkan adanya aturan tersebut untuk meningkatkan keamanan.
"Saya kira betul untuk keamanan" ujar Fachrul.
Pria kelahiran 1947 tersebut lanjut bercerita, ketika ada orang bertamu yang wajahnya tidak terlihat, dia akan mengusirnya.
"Kalau ada orang yang bertamu ke rumah saya tidak kelihatan mukanya, tidak mau saya, keluar Anda," tambahnya.
Video selengkapnya dapat dilihat pada menit awal:
PKS Sebut Tiap Orang Bebas Ekspresikan Keyakinannya
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tidak setuju dengan pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal larangan penggunaan cadar.
Dikutip TribunWow.com dari unggahan kanal Youtube Kompas TV, Jumat (1/11/2019), awalnya Mardani mengatakan negara tidak perlu ikut mencampuri urusan pribadi masyarakatnya.
"Paling baik negara masuk ke ruang publik jangan masuk ke ruang privat (pribadi)," jelas Fachrul.
• Di ILC, Savic Ali Pertanyakan Wacana Menag soal Aturan Seragam ASN: Statement yang Enggak Perlu
Lebih lanjut, politisi PKS itu mengatakan apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam lingkup urusan pribadi adalah kebebasan mereka.
"Ruang privat (pribadi) adalah pilihan personal," kata dia.
Ketika ruang pribadi memiliki landasan agama, menurut Mardani hal tersebut menjadi sangat personal bagi setiap orang.
