Polemik APBD DKI 2020
FITRA Sayangkan Buruknya Kualitas KUA PPAS: Dari Tahun ke Tahun, Selalu Ada Angka Janggal
Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan sebut dari tahun ke tahun selalu ditemukan angka-angka janggal pada KUA PPAS
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan kualitas dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA PPAS) sangat rendah.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), hal tersebut dikatakan Misbah lantaran banyaknya angka-angka janggal.
Angka-angka janggal tersebut dikatakan Misbah selalu muncul berulang kali dari tahun ke tahun.
"Kualitas dokumen rancangan KUA PPAS sangat rendah, jadi dari tahun ke tahun selalu ditemukan angka-angka yang janggal," jelas Misbah.
Ia kemudian mencontohkan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang mengatakan dirinya menemukan kejanggalan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.
"Tadi Pak Taufik sudah temukan Rp 1,2 triliun," kata Sekjen FITRA tersebut.
Misbah kemudian mengatakan angka-angka kejanggalan yang ditemukan oleh PSI, PDIP dan FITRA. Jika dijumlahkan bisa mencapai angka triliunan rupiah.
"Ini kalau dijumlahkan, angka-angka kejanggalan yang ditemukan oleh FITRA, oleh PSI, PDIP, dan seterusnya bisa triliunan," kata Misbah.
Banyaknya kejanggalan anggaran yang ditemukan oleh banyak pihak dan berulang kali, menurut FITRA merupakan bukti bahwa dokumen KUA PPAS memang memiliki kualitas yang buruk.
"Ini menandakan kualitas dokumennya rendah," kata Misbah.
• Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan soal APBD DKI: Kami Teriak Baru Dibenahi
Misbah kemudian menanggapi adanya perbedaan dokumen yang dibahas antar komisi di DPRD.
Misbah menganggap hal tersebut nantinya akan menyulitkan publik untuk memantau perkembangan perencanaan anggaran.
"Ini juga yang akan menyulitkan bagi publik untuk memantau nantinya ketika dokumen itu sudah ditetapkan," kata dia.
Misbah menjelaskan yang diinginkan oleh publik adalah dapat berpartisipasi untuk memantau dokumen, dan melihat apakah angka-angka anggaran yang janggal masih ada atau sudah direvisi, ketika dokumen sudah final.
"Jadi keterlibatan publik itu sebenarnya ingin memantau, nanti ketika dokumen ini final sudah diketok sudah dipergubkan, apakah angka-angka itu masih ada atau tidak," jelasnya.
Video dapat dilihat mulai menit 11.40
PDIP Temukan Kejanggalan di KUA PPAS
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (7/11/2019), selain pasir Rp 52 miliar, Ima menemukan anggaran-anggaran lain dengan angka yang tidak masuk akal.
Ima menemukan pengadaan 438.000 thinner sebesar Rp 40,1 miliar, 456.000 helm proyek sebesar Rp 34,27, dan 97.000 tipex dengan anggaran Rp 31,61 miliar.
"Ada thinner ada helm proyek terus ada penghapus cair. Ini setelah Pak Anies marah-marah ya jadi bukannya sebelum Pak Anies marah-marah terus kita soroti lagi. Ada cat tembok, kaca bening, rotring, penghapus cair atau tipex," ujar Ima saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

Ima kemudian mempertanyakan fungsi pembelian cat tembok, yang menurutnya sudah terdapat pada anggaran rehabilitasi sekolah.
"Terus cat tembok buat apa? Kan sudah ada renovasi sekolah sih aku enggak tahu juga berapa triliun buat renovasi," jelas Ima.
Ima akan mempertanyakan keanehan tersebut dalam rapat pembahasn di RAPB.
"Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan ,RAPBD mungkin di banggar juga nanti komisi sudah selesai," kata dia.
Ima kemudian menyayangkan pemborosan yang terjadi, menurutnya lebih baik anggaran seperti pulpen seharusnya dialokasikan ke Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar nantinya siswa yang memang sudah memiliki pulen, bisa membeli keperluan lain.
"Kalau dulu enaknya semua ini dijadiin 1 yaitu KJP. Kenapa enggak dimasukkin ke KJP jadi kadang siswa siswi ini enggak butuh pulpen tapi butuh buku atau bisa ditabung uangnya untuk beli laptop karena dulu kalau filosofi dari KJP itu kita mendidik siswa agar mau menabung," jelasnya.
PSI Temukan Kejanggalan di KUA PPAS
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana membeberkan kejanggalan-kejanggalan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, pada video live yang ditayangkan di akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menemukan empat temuan tentang pembelanjaan barang yang harganya diatas rata-rata.
Dikutip dari akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, berikut ini adalah temuan yang ditemukan oleh William.
• Politisi PSI Buat Petisi di Change.org, Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta
1. Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar
Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon
"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang
"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya
2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar
Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.
"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet linknya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.
"Namanya Pengadaan bolpen di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.
Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.
"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.
3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar
William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.
"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.
Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.
"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.
Wiilliam kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.
"Pertama dia membeli space storage 4 unit, dia 4 unit (harga) 1 unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.
William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.
"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per 1 unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.
4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar
Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.
"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.
Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk 1 unit komputer.
"Jadi kalo kita hitung 1 unitnya Rp 15 juta," terangnya.
William mengatakan dirinya masih memiliki data temuan yang lain.
"Dan itu (temuan) nggak hanya itu doang yang kita punya," jelasnya.
• Bongkar APBD Tak Wajar DKI, Politisi PSI Malah Dianggap Cari Panggung, Ini Responsnya saat Ditanya
Video dapat dilihat mulai dari menit 4.20
(TribunWow.com/Anung Malik)